TRIBUN-MEDAN.com - Hal itu dilakukan Samsidar, setelah mendapati uang Rp 100.000 yang terselip dalam surat undangan pemberitahuan pemungutan suara model C6 - KWK dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Saya mendapat surat undangan, ada uang Rp 100.00, dan saat dikasih undangan saya dipesan untuk memilih nomor satu,” kata Samsidar kepada wartawan, Senin (13/2/17) di Kantor Panwaslih Aceh Barat.

Dia mengaku mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara pada Minggu (12/2/17) petang, sekitar pukul 16.00 WIB diantar oleh seorang perempuan ER warga desa yang disebut-sebut sebagai anggota KPPS.

“Saat memberikan undangan yang antar hanya minta tolong pilih nomor satu itu saja," sebutnya.

Namun, Samsidar mengaku tidak mengetahui nomor satu pasangan mana yang harus dipilih, apakah nomor satu di calon bupati atau calon gubernur.

"Karena hanya dibilang tolong nomor satu saja,” ucapnya.

Sementara itu Romi Juliansyah, Ketua Panwaslih Kecamatan Johan Pahlawan mengaku pihaknya telah menerima laporan dari salah satu warga Desa Ujong Baroh terkait dugaan politik uang.

Kini barang bukti uang Rp 100.000 yang berupa pecahan Rp 50.000 sebanyak dua lembar beserta fotocopy surat undangan pemberitahuan pemungutan suara model C 6 sudah diamankan untuk diproses sesuai dengan undang-undang pemilukada.

“Laporan sudah kami terima dan nanti akan kami teruskan ke Panwaslih Kabupaten, nanti akan kita panggil pelapor kembali dan yang memberikan uang untuk kita periksa, kalau benar ini politik uang maka pelaku akan terjerat undang-undang pemilukada,” ujarnya.
Empat Warga Ditangkap Diduga Lakoni Politik Uang

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menangkap empat orang yang diduga melakukan politik uang untuk memenangkan calon tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Barat 2017.

Pelaku ditangkap karena membagi-bagikan uang Rp 200.000 kepada warga untuk memengaruhi sikap pemilih.

Kasus ini sementara masih dalam penyelidikan Panwaslih Polewali Mandar.

Pelaku ditangkap di Dusun Tiga, Desa Mombi, Kecamatan Alu. Tiga di antaranya berstatus sebagai saksi, sedangkan seorang lainnya sebagai terlapor.

Setelah mendapat laporan warga, Panwaslih melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap keempat warga yang diduga sebagai pelaku.

Berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah menerima sejumlah uang, pelaku merupakan relawan dari salah satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur.

Barang bukti yang diamankan berupa uang ratusan ribu rupiah serta kartu salah satu calon kepala daerah.

Anggota Panwaslih Polewali Mandar, Arham Syah, mengatakan, tim penegakan hukum terpadu pilkada akan menggelar rapat kooordinasi untuk menilai apakah kasus ini termasuk politik uang atau tidak.

"Pelakunya sedang kita periksa. Hasilnya nanti akan diketahui setelah rapat koordinasi tim Gakumdu," kata Arham, Senin (13/2/2017).

Untuk sementara, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Jika pelaku terbukti melanggar Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 187A, mereka terancam hukuman dua tahun penjara dan denda sebanyak Rp 200 juta.

Polri Waspadai Upaya Intimidasi dan Kampanye Hitam Saat Pilkada
Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta seluruh jajarannya dan pihak penyelenggara pilkada untuk mengawasi potensi kerawanan, seperti intimidasi dan kampanye hitam, jelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Tito menuturkan, Polri telah menerima informasi adanya aksi intimidasi dalam bentuk pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta.

"Hari ini saya minta pada Kapolda, Pangdam, Panwaslu dan KPU, supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi kerawanan," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Contoh, kami dapat info pada 15 Februari akan ada massa yang mengajak ramai-ramai mencoblos paslon tertentu dari tempat i

sumber : http://medan.tribunnews.com/2017/02/13/lelaki-ini-terima-surat-suara-berisi-uang-rp-100-ribu-suruh-pilih-nomor-1?page=4

kirain nomor satu yg itu