tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi dan istrinya Evi Diana tengah apes. Kegiatannya menghadiri acara pesta pernikahan anak Bupati Samosir diributi, karena Tengku Erry dan istri berangkat ke tempat itu menggunakan helikopter milik Badan SAR Nasional (Basarnas).

Sebagai pejabat publik, Gubsu dan istri dinilai tidak pantas menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.



Terungkapnya penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi itu diketahui dari postingan istri Gubernur Tengku Erry, Evi Diana, di akun facebooknya @Evi Diana Sitorus. Evi yang juga mantan anggota DPRD Sumut itu narsis memamerkan foto saat berada di Helikopter Milik Basarnas, Minggu (12/02/2017). Dia menulis “Mengejar waktu, bismilah otw samosir by Heli Basarnas. Menghadiri pesta perkimpoian anak Bupati Samosir,” sebagai keterangan pada foto tersebut.

Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan pun meminta agar sebagai pejabat publik maupun istri pejabat Publik, Tengku Erry Nuradi  dan istrinya diharapkan agar tidak terlalu narsis di media sosial, apalagi narsis menggunakan fasilitas Negara yang tidak pada tempatnya (peruntukannya).

“Informasi penggunaan helikopter Basarnas ini didapatkan dari akun facebook milik istri Gubernur Sumatera Utara Evi Diana Sitorus. Namun setelah beberapa waktu kemudian, photo narsis tersebut tidak lagi terlihat ada di akun facebook tersebut,” ujar Sutrisno.

Dia juga menyatakan Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera memanggil Gubernur Sumatera Utara untuk memberi penjelasan terkait penggunaan fasilitas Negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Peristiwa ini, kata Sutrisno,  dapat disebut ‘Helicoptergate’ sebab berbagai aspek dari berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan secara nyata dilanggar oleh Gubernur Sumatera Utara.

Penyalahgunaan wewenang sekaligus penyalahgunaan penggunaan fasilitas Negara dapat berakibat pada penggunaan hak-hak yang melekat pada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

“Penggunaan fasilitas Negara yang tidak sesuai dapat menimbulkan konsekuensi biaya- biaya seperti biaya untuk bahan bakar, perawatan helikopter. Biaya-biaya yang timbul tersebut akan dibebankan kepada siapa?,”  tanya Sutrisno.

Dari peristiwa ini, tambah Sutrisno, kita semua hendaknya belajar untuk berubah. Orientasi dari semua fasilitas yang diberikan Negara kepada pejabat publik tentunya untuk optimalisasi pelayanan. (ts-02)

sumur:
http://www.tobasatu.com/2017/02/12/k...sis-di-medsos/

gr2 narsis jd ketauan
kadernya bewok emang beda