Quote:
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tutupnya kantor MUI Sumatera Barat (Sumbar) karena kekurangan dana operasional dinilai ironis. Sebab, selain filosofi masyarakat Sumbar yang berkait erat dengan nilai Islam,
Sumbar juga tengah fokus mengembangkan wisata halal.
Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas menjelaskan,Anggaran untuk MUI dari Kementerian Agama bersumber dari APBN untuk dukungan program dan kegiatan MUI Pusat, tidak ada
untuk MUI Provinsi. Biasaya alokasi dana MUI Provinsi didapat dari APBD.
''Saya kaget Sumbar sampai ada kejadian ini,
pemdanya tidak membantu.Apalagi masyarakat Minang memiliki filosofi adat basendi syara', syara' basendi kitabullah. Ini ironi,'' kata Anwar, Kamis (9/2).
MUI Provinsi DKI, Jabar, Jatim, dan provinsi lain bisa mendapat anggaran dapat dari pemda masing-masing. Bila alasannya karena ada aturan Menteri Dalam Negeri yang menghalangi, Anwar jadi bertanya mengapa provinsi lain bisa menganggarkan bantuan untuk MUI lain tapi Sumbar tidak.
''Sebagai orang Minang, saya malu bila MUI Sumbar dibantu MUI Provinsi lain. Dengan kejadian ini, MUI provinsi lain pasti akan membantu,'' ungkap Anwar.
Dengan fokus untuk mengembangkan wisata halal, Pemda Sumbar tetap butuh MUI untuk menyelesaikan masalah keumatan di sana. Sayangnya, Pemda Sumbar tidak membantu balik sehingga mutualistiknya tidak nampak.
Meski Anwar memahami saat ini era otonomi dan daerah bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, kejadian ini memukul wajah Pemprov Sumbar sendiri. Apalagi, filosofi masyarakat Minang erat dengan nilai Islam.
Sebelumnya, mulai Februari 2017 ini, MUI Provinsi Sumbar menutup kantornya karena kekurangan dana operasional. Staf di kantor MUI Provinsi Sumbar pun akhirnya dirumahkan.
Pemprov Sumbar mengaku tak ada anggaran untuk membantu MUI setempat karena terkendala aturan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Bila dipaksankan, akan jadi temuan. Karena itu perlu ada revisi peraturan.
http://khazanah.republika.co.id/beri...usat-itu-ironi
BOLD 1 : peresmian wisata hal sumbar dari september 2016 dan utk 4 bidang, 4 Kategori tersebut adalah Destinasi Wisata Halal Terbaik, Destinasi Kuliner Terbaik, Biro Perjalanan Wisata Halal Terbaik, dan Restoran Halal Terbaik.pertanyaan :
KEMANA DUIT NYA YANG MASUK KAS MUI HALAL ?
BOLD 2 : o biasanya hantam APBD ya, tapi sekarang kelabakan ya karena pemprov terkendala aturan ? jadi selama BIASANYA DARI APBD, Kemana itu uang ? mengembangkan yang halal atau gimana ? (liat BOLD TERAKHIR)
BOLD 3 : Si Anwar Kaget , kkarena terhalang semprotannya dari APBD.padahal timbal baliknya belum tentu ke kas negara.
BOLD 4 & 5 : Malu tapi ngarep dibantuin ya ? walo paham era otonomi bisa handle lembaganya.. Kalo anda paham, seharusnya pengaturan keuangan juga matang donk. kenapa cuma sumbar yg tutup ? toh alokasi nya provinsi lain juga gak dibantu dari APBD jika merajuk apa permendagri. kenapa yang pailit SUMBAR doang ? wisata halal 4 bidang LOH !!!
BOLD 6 : Lah sama aja nih, pemprovnya.sebenarnya pengen ngasih, tapi kehalang hibah dan bansos, lalu ke organisasi lain ada gak? gak mungkin gak ada. telen sendiri kali ya pake organisasi siluman ?
katanya MUI Provinsi ga dibantu pusat, berarti setor ke pusat dong ya ? cckckckck... franchise franchise
