Apakah dasar hukum pelaksanaan normalisasi sungai?

Seperti apakah kriteria sungai yang boleh dinormalisasi menurut perundang-undangan?

Apakah ada proyek pemerintah (dalam hal ini normalisasi sungai) yang tidak ada anggaran biayanya? (proyek tsb. Katanya pihak pelaksana tidak dibiayai pemerintah, biayanya diambil dari penjualan material yang ada di sungai)

Dalam sosialisasi pelaksanaan proyek, pihak yang berwenang tidak menunjukkan RAB, materi ( atau makalah yang menggambarkan pelaksanaan proyek tsb) pada warga. Apakah ini dapat dibenarkan?