Hidayatullah.com–Khatib Syuriyah PB Nahdlatul Ulama, Dr Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan, sangat kental nuansa politis saat pihak Basuki Purnama menuduh Rais Aam PB NU, KH Ma’ruf Amin, menyembunyikan identitasnya dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama.

“Tuduhan BTP dan penasehat hukum BTP kepada ketua umum MUI menyembunyikan (identitas) sebagai mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah tindakan yang sangat politis,” kata Sholeh, di Jakarta, dikutip laman Antaranews, Jumat, (03/02/2017.

Dia mengatakan, pekerjaan Kiai Ma’ruf yang disebutkan sebanyak 12 kali dalam BAP adalah yang sedang dijalani atau yang masih diemban.

Kiai Muda NU Se-Jabar: Ahok Tidak Pantas Jadi Gubernur
Atur Pengeluaran Anak Dengan Cara IniPowered By Jenius


Sementara yang sudah tidak dijabat Kiai Ma’ruf, kata dia, tidak disebutkan, termasuk jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden, anggota DPR dan ketua Komisi VIII DPR.

“Ini yang dipolitisir, hingga keluar tuduhan menyembunyikan status,” kata dia.

Tuduhan menyembunyikan identitas, tidak pantas jadi saksi, hingga kesaksian bohong adalah tuduhan tak berdasar, menghina dan merendahkan Ma’ruf. “Dan pasti melukai perasaan umat,” kata Sholeh, yang juga sekretaris Komisi Fatwa MUI.

Terkait perbincangan lewat telepon antara Kiai Ma’ruf Amin dan Presiden Susilo Yudhoyono, dia mengatakan dua belah pihak memang melakukan kontak.

PBNU: Permintaan Maaf Ahok Dinilai Tidak Sepenuhnya
Akan tetapi, komunikasi via telepon itu sudah dikonfirmasi Kiai Ma’ruf ke media jauh hari. Ma’ruf dan SBY juga tidak merahasiakan peristiwa itu.

Soal pembicaraan dua belah pihak berisi pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa soal penodaan agama oleh Ahok merupakan fitnah serta merendahkan harkat dan martabat ulama.

“Framing ini mengesankan fatwa keluar karena pesanan dan berdimensi politik,” kata dia.*

http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/02/04/111104/nu-nilai-penyembunyian-identitas-kh-maruf-amin-politis.html