Beberapa waktu lalu Koperasi Digital Indonesia Mandiri (KDIM) merilis produk smartphone Digicoop perdananya di PT VS Technology Indonesia di Cikarang, Jawa Barat. Produk ini diklaim sebagai produk buatan asli dalam negeri yang akan dibagikan gratis kepada anggota KDIM.‬

Jika mendengar kata “gratis” pasti semua orang ingin berbondong-bondong ingin memiliki handphone ini. Namun, pada kenyataannya, selain harus mendaftar sebagai anggota koperasi, mereka diwajibkan membayar simpanan pokok anggota sebesar Rp 100.000 dan iuran keanggotaan sebesar Rp 100.000 sebulan sekali selama 12 bulan. Jadi, total pengeluaran kita jika ingin memiliki smartphone “gratis” tersebut adalah Rp 1.300.000.

Embel-embel “gratis” memang salah satu menjadi andalan dalam teknik marketing tapi yang dilakukan KDIM ini sepertinya adalah cara yang keliru. Sebab, setiap anggota diwajibkan membayar smartphone tersebut dengan cara mencicil atau bayar penuh di depan dan cara seperti ini bisa dibilang pembohongan publik, apalagi berita tentang smartphone “gratis” ini telah diberitakan secara besar di media-media nasional tanpa menyebutkan spesifikasi detail mulai processor, memory, dan detail penting lainnya yang memungkinkan calon pengguna tahu kualitas barang yang akan mereka pakai (apakah ada media yang sudah mengulas performanya?).

Mengingat masyarakat Indonesia yang semakin pintar dan sepertinya sulit masuk dalam “jebakan Batman” smartphone gratis, lebih baik KDIM memberikan promo pembelian secara kredit kepada masyarakat. Hal itu terlihat lebih elegan dibanding harus memberikan promosi yang berlebihan kepada masyarakat.

Sementara itu, ada beberapa berita di media massa yang sedikit membingungkan dimana ada dua menteri yang melakukan launchingsmartphone yang sama di VS Technology Cikarang dengan jarak launching sesuai berita di media massa tidak terlalu berjauhan.

Yang satu dilaunching oleh Menristek Dikti Mohammad Nasir yang punya tajuk berita “Peneliti Indonesia berhasil kembangkan smartphone 4G”dan launching lainnya adalah berita “ Digicoop produksi ponsel android” smartphone yang dibesut oleh KDIM.

Apakah ke dua handset ini sejatinya satu smartphone dengan dua pengakuan atau dua smartphone dengan jenis atau tipe yang berbeda? Jika yang di launching sejatinya satu smartphone maka bisa disimpulkan salah satu pihak menumpang popularitas atau pengakuan saja.

Menteri atau bahkan Presiden sangat diharapkan mendukung pengembangan dan keberhasilan produksi dalam negeri tetapi perlu di cermati jika ada hal yang kurang jelas sebaiknya perlu di cek ulang, apalagi jika hanya menjadi bagian promosi suatu produk.

Memang terdengar membanggakan tapi kita juga harus melihat efek jangka panjang ke depan. Pasalnya, produk smartphone miliki Digicoop belum teruji dan jika dibandingkan spesifikasinya masih kalah dengan smartphone lain yang harganya relatif sama atau lebih murah baik dari segi processor yang dipakai maupun spesifikasi lainnya.

Contoh Smartphone lain yang harganya satu level dengan Digicoop yang juga diproduksi di Indonesia tentunya karena sudah mengantongi sertifikasi Postel dan TKDN serta aftersales yang lengkap :

Merek lokal : Andromax L, Advan i5e, EvercossElevate Y3+, Axioo Picophone M4P

Merek Global : Asus Zenfone Go, Infinix Hot 4, Samsung Galaxy J1mini

Saat ini yang diperlukan Indonesia bukan hanya Smartphone yang “asal nyala” dan aplikasi yang dibuat anak-anak Indonesia saja tetapi lebih kearah persaingan terbuka dan kualitas yang mumpuni untuk bertemu dan bersaing headtohead dengan brand global, Satnusa Persada di Batam adalah satu-satunya pioneer yang cukup membuktikan bahwa dalam sisi hardware mereka bisa dan dipercaya merakit smartphonebrand global di Indonesia.

Untuk disebut sebagai smartphone buatan dalam negeri harusnya pihak-pihak seperti Barekraf, Kemenkominfo, Kemenristek, dan lain sebagainya lebih teliti dan selektif sehingga “Buatan Indonesia” adalah sama dengan kualitas bagus bukan ala kadarnya yang akan membuat rakyat Indonesia menjadi antipati dengan produksi Indonesia.

Kapan Indonesia bisa benar-benar bangga dengan tagline “Buatan Indonesia” yang sebenarnya bukan hanya pengakuan ?