Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat, Medan sebagai ibu kota provinsi dengan tata kelola ekonomi daerah terburuk di Indonesia sepanjang 2016. Peringkat tersebut berdasarkan rendahnya kapasitas dan integritas kepala daerah yang dirasa menghambat kegiatan usaha.


"Kami melihat faktor kapasitas dan integritas kepala daerah sangat rendah," kata peneliti KPPOD Boedi Rheza saat diskusi di Restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Selasa (31/1/2017).


Boedi menjelaskan, indeks TKED Medan adalah 45,99. Angka tersebut jauh dibanding Pontianak yang memiliki indeks TKED tertinggi, yaitu 79,29.


Sementara itu, indeks kapasitas dan integritas kepala daerah di Medan hanya 5,82. "Bahkan di tingkat provinsi, Sumatera Utara, ada pejabat yang ditangkap," tutur Boedi.


Selain itu, Medan juga tercatat memiliki prestasi buruk dalam menjalankan pelayanan perizinan. KPPOD menemukan, hanya ada 11 perizinan bisa diurus di lembaga pelayanan satu atap di Kota Medan.


"Belum seluruh perizinan di Medan bisa dilayani secara terpadu. IMB (izin mendirikan bangunan), misalnya, masih harus diurus melalui dinas teknis, Dinas Tata Ruang dan Bangunan," tandasnya.


KPPOD menggunakan metodologi penelitian dengan melibatkan 40 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di sektor industri, perdagangan serta jasa. Penilaian dokumen menggunakan score card terhadap peraturan daerah yang terdiri dari pungutan pajak dan retribusi, serta perizinan non pungutan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ekonomi-daerah

---

Kumpulan Berita Terkait TATA KOTA :

- Medan Kota Terburuk Tata Kelola Ekonomi Daerah

- Bundaran Ngabul Ditata, PKL Dipindah

- PU-PR Kucurkan Rp10 Triliun Tata Kampung Perkotaan