Kegiatan sosialisasi penyempurnaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek reklamasi pulau G di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (31/1) malam berlangsung lancar. Para nelayan akhirnya menyepakati dan menandatangi Berita Acara Sosialisasi yang disusun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.

Selain perwakilan dari PT Muara Wisesa Samudera (MWS) sebagai pengembang Pulau G, kegiatan ini dihadiri juga oleh Camat Penjaringan, Lurah Pluit, pejabat DLH Provinsi DKI Jakarta serta masyarakat dan nelayan Muara Angke.

"Kami bersyukur kegiatan sosialisasi proyek Pulau G malam ini berjalan dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat,” kata salah satu tokoh masyarakat Haji Khafidin, yang turut hadir dalam sosialisasi itu. Para nelayan dan warga yang berasal dari Muara Angke meminta agar MWS sebagai pengembang Pulau G dapat mengakomodir dan menjamin kepentingan dan kebutuhan warga.

Apalagi, sejak proyek reklamasi Pulau G mulai dikerjakan, banyak isu simpang siur terkait status Muara Angke. ”Bagi kami yang penting tidak terjadi penggusuran di Muara Angke. Itu yang mesti diperjuangkan oleh MWS sebagai pengembang pulau G,” tegas Khafidin.

Tubagus Mukri, salah satu tokoh nelayan di RW 20 mengatakan, masalah reklamasi Pulau G sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan bagi mayoritas warga Muara Angke. Pembangunan Pulau G sesungguhnya malah menjadi harapan baru bagi banyak warga Muara Angke untuk mengubah nasib.

”Selama ini sebagai nelayan kehidupan kami selalu tidak pasti. Proyek Pulau G yang bisa menciptakan lapangan kerja bisa menjadi sumber kehidupan baru bagi warga Angke, khususnya bagi anak-anak kami,” ungkapnya sebagaimana diwartakan oleh JPNN.com

Dia berharap, agar anak-anaknya kelak tidak lagi hidup sebagai nelayan. ”Semoga anak-anak kami bisa hidup lebih baik dengan pekerjaan yang lebih pasti setelah adanya pengembangan Pulau G ini,” tandas Mukri.

”Hidup jadi nelayan itu sudah sulit. Biaya melaut sebelum proyek-proyek reklamasi di Teluk Jakarta dibangun sudah mahal, karena ikan sudah tidak ada di sekitar teluk yang tercemar ini. Karena itu kami mohon agar pemerintah dan pengembang memberikan solusi agar nelayan bisa hidup,” ujarnya seorang penghuni Rusun Cinta Kasih Budha Tzu Chi Diding Setiawan usai sosialisasi.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Noer Indradjaja menegaskan bahwa pembangunan Pulau G tidak akan menggusur masyarakat Muara Angke. Menurutnya, justru melalui proyek reklamasi APL bisa membantu warga Angke untuk meningkatkan taraf hidupnya.
 
“Kami pastikan bahwa masyarakat Angke akan menjadi prioritas bagi tenaga kerja di proyek Pulau G. Pembangunan Pulau G bukan untuk menyengsarakan, apalagi proyek ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta yang diawasi langsung oleh banyak pihak,” tegas Noer dikutip dari Kontan.co.id

Project Director MWS Andreas Leodra juga menambahkan, sosialisasi Amdal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan MWS untuk menyempurnakan Amdal Pulau G seperti ketentuan dari pemerintah. Penyempurnaan Amdal dilakukan untuk menyesuaikan proyek pulau reklamasi dengan National Capital Integrated Coastal Development dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pantai Utara Jakarta yang tengah disusun pemerintah DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam amanatnya terkait reklamasi, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta, NCICD agar terintegrasi dengan reklamasi 17 Pulau yang dikerjakan oleh swasta, BUMN dan BUMN.

"Presiden minta Bappenas selama moratorium enam bulan ini menyelesaikan planning besarnya, program NCICD atau Garuda Project terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagaimana diberitakan Tempo.co Rabu, 27 April 2016 yang lalu.


Main source : http://m.jpnn.com/news/sosialisasi-p...g-mulus?page=1