Siapa Sadap SBY?

Komisi I DPR : Siapa Yang Menyadap KH Ma’ruf Amin
Februari 1, 2017 19:45

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Elnino Husein Mohi mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Intelejen Negara (BIN) terkait dugaan penyadapan yang dilakukan pihak terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan.

Penyadapan diduga dilakukan terhadap percakapan ponsel milik Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin.

“Lembaga yang berwenang melakukan penyadapan yang merupakan mitra Komisi I perlu untuk memberikan pejelasan kepada Komisi I mengenai penyadapan yang disinyalir oleh Tim Ahok,” kata Elnino di Jakarta, Rabu (1/2).

Menurutnya, berkaitan dengan HAM dan UUD maka lembaga yang melakukan penyadapan hanya untuk hal-hal penting saja. Selain tentunya memang menjadi kewenangannya. Hasil penyadapan tidak diperbolehkan sembarangan disebarkan untuk kepentingan dan tujuan kelompok tertentu.

“Jangan ada hasil penyadapan diberikan kepada orang lain, kelompok tertentu kecuali untuk lembaga berwenang melakukan penyadapan,” ungkapnya.

Kalau bukan lembaga negara yang lakukan penyadapan, sambungnya, maka itu bisa disebut perbuatan kriminal. Dan orang yang minta penyadapan dari lembaga yang tidak berwenang juga perlu dipidana.

“Pengadilan kalau memang membutuhkan dalam proses persidangan, maka lembaga atau orang yang melakukan peyadapan harus dipanggil ke pengadilan. Jangan sampai rakyat disadap-sadap begitu saja,” ucapnya.

“Ini (KH Maruf Amin) orang sangat sopan taat bisa disadap, panggil siapa yang menyadap. Kalau tidak ada yang hadir, itu hoax,” sambung Elnino.
http://www.aktual.com/komisi-i-dpr-s...kh-maruf-amin/


Pertanyakan SBY, PDIP Sebut Isu Penyadapan Bias
Rabu, 01/02/2017 18:49 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan Junimart Girsang mempertanyakan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyadapan. Junimart meminta SBY agar tidak membuat situasi menjadi bias.

SBY menduga percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin pada tahun lalu telah disadap. Dia meminta pihak kepolisian mengusut dugaan penyadapan tersebut karena merupakan delik umum yang harus ditangani aparat hukum.

Pernyataan SBY ini merespons pertanyaan kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Selasa (31/1). Humphrey bertanya kepada Ma'ruf, apakah mendapat telepon dari SBY yang meminta MUI mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Junimart mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dengan pertanyaan tim kuasa hukum Ahok seharusnya ditempuh penyelesaiannya di jalur hukum. Hal itu merupakan kewenangan pihak kepolisian untuk mengusut jika ada kejahatan penyadapan.

"Tidak perlu membuat situasi menjadi bias. laporkan saja ke kepolisian. Sekarang pertanyaannya apakah Pak Ahok atau tim hukumnya pernah melakukan penyadapan? Kalau tidak, siapa yang dimaksud melakukan penyadapan?" kata Junimart saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (1/2).

Junimart heran dengan pernyataan SBY, sebab dalam persidangan tak ada yang menyebut soal penyadapan.

Sebagai pemimpin lembaga yang menyewa tim kuasa hukum Ahok dalam kasus penistaan agama, Junimart menjelaskan tak ada yang menyinggung penyadapan dalam persidangan kemarin. Dia menilai permasalahannya bukan soal penyadapan.

Junimart menjelaskan, kuasa hukum Ahok justru mengonfirmasi kebenaran informasi terkait pembicaraan via telepon antara Ma'ruf dengan SBY. Pertanyaan yang diajukan pengacara untuk menggali fakta dalam persidangan.

"Pertanyaannya apakah betul ada percakapan via telpon jam sekian, itu yang dikonfirmasi dan divalidasi. Pengacara mengejar jawaban (Ma'ruf). Itu fakta yang sebenarnya, bukan masalah sadap menyadap," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan informasi soal hubungan telepon SBY dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin, dia dapatkan dari berita di salah satu media massa. Dia sekaligus meminta maaf kepada Ma'ruf Amin dan membantah akan melaporkan Ma'ruf ke polisi.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...nyadapan-bias/

----------------------------------

Kok PDIP kenakaran jenggot?
Bukankah Ahok dan tim pengacaranya tak ada kaitannya dengan PDIP?