Baru menjabat beberapa hari menjadi Presiden Amerika Ke-45, Donald Trump langsung menerbitkan kebijakan anti-imigran yang kontroversial. Ia melarang warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya Muslim, memasuki Amerika. Keputusan itu melarang masuk ke Amerika, siapa saja dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman selama 90 hari.

Jelas, larangan ini mengundang serangkaian aksi protes dari warga Amerika, termasuk dari perusahaan berbasis teknologi yang bergantung pada pekerja asing dari luar, seperti insinyur asing dan pakar teknis lain. Protes terhadap aturan ini dilontarkan petinggi perusahaan raksasa teknologi, seperti Google, Apple, Facebook, Twitter, Microsoft, Uber, dan Netflix, karena berdampak pada karyawan mereka.

Contohnya bagi Google, larangan imigrasi dari negara muslim itu mempengaruhi 200 pekerja, karena mereka imigran yang datang ke AS. Eksekutif Google, yakni CEO Sundar Pichai juga merupakan seorang imigran asal India. Ia memprotes kebijakan Trump tersebut, yang menurutnya dapat membatasi urusan bisnis-bisnis Google di luar AS.

Dalam memo yang Ia tulis, bos Google itu mengungkapkan kekecewaannya karena kebijakan anti-imigran juga bisa menjadi tembok penghalang bagi AS untuk menyedot orang-orang berbakat di luar sana.

Selain Pichai, salah satu pendiri Google, Sergey Brin, juga merupakan imigran asal Rusia yang turut mengadu nasib di Negeri Paman Sam tersebut. Buntut pelarangan itu, Sergey Brin juga ikut berunjuk rasa bersama ratusan demonstran di bandara internasional San Francisco. Kehadiran Brin memang bukan mewakili institusi perusahaan, namun lebih kepada kepentingan pribadi.

Raksasa teknologi lainnya yang menyampaikan protes keras adalah Microsoft. Seperti di Google, pemangku jabatan tertinggi di Microsoft, yaitu Satya Nadella, juga merupakan imigran berdarah campuran India-AS. Dalam sebuah pesan di LinkedIn, Ia mengatakan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh para pekerja imigran telah membawa dampak positif bagi perusahaan, negara, dan juga dunia.

Pembesut software Windows tersebut khawatir kebijakan executive order ini berimbas buruk karyawan yang berasal dari negara tercantum, padahal semua karyawannya telah berada di Amerika Serikat secara sah. Namun perusahaan berjanji bakal secara aktif bekerja sama dengan pekerja untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum.

Sementara itu, nada protes juga digaungkan oleh layanan pemesanan transportasi online Uber. Bos Uber, Travis Kalanick, menyuarakan pendapatnya melalui dinding Facebook, yang berbunyi bakal senantiasa mengulurkan tangan untuk membantu para karyawan yang terkena dampak larangan tersebut.

Menurut Kalanick, larangan imigrasi ini bakal langsung dirasakan oleh para driver yang notabene sering melakukan perjalanan pulang kembali ke negara asal mereka untuk mengunjungi keluarga. Salah satu bentuk bantuannya, Uber akan memberikan uang kompensasi kepada driver untuk membantu mengurangi tekanan keuangan akibat larangan masuk ke AS selama tiga bulan.


SUMBER