JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memberi ultimatum agar pemerintah menjaga netralitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 serta mencegah terjadinya berbagai kecurangan demi tegaknya demokrasi dan pilkada yang jujur dan adil.

"Rakyat juga mengamati gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya, disertai campur tangan kekuasaan yang melebihi kepatutannya," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam pernyataan resminya, Jumat(27/1/2017).

Menurut Hinca, masyarakat mengamati jika ada penegakan hukum yang berat sebelah dan seperti dicari-cari, sehingga merusak asas keadilan bagi semua.

Bayang-bayang terjadinya kecurangan dalam pilkada makin meningkat, sehingga dikhawatirkan membuat situasi Jakarta menjadi tidak kondusif.


Karena itu Hinca mengimbau aparat penegak hukum tidak terkesan mencari-cari kesalahan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrat.

"Demi tegaknya hukum dan keadilan yang sejati dan agar paslon kami bisa berkompetisi secara adil," ujar Hinca.

(Baca: Demokrat Yakin Sylviana Tak Terkait Dugaan Korupsi Masjid Al Fauz)

Dia juga berharap jajaran KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pilkada secara jujur, adil, profesional, tidak berpihak serta mencegah dan menindak segala bentuk kecurangan.

Selain itu Partai Demokrat berharap kepada pers dan media massa untuk memberitakan jalannya pilkada Jakarta secara adil dan berimbang, serta menjaga akurasi beritanya.

Partai Demokrat, kata Hinca, berharap juga TNI, Polri dan BIN tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian.

"PD mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Janganlah tergiur dengan politik uang, karena baik yang memberi maupun menerima akan dijatuhi hukuman. Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapapun untuk tidak memilih calon piilhannya. Jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan, termasuk hasil survei yang tak masuk akal," kata Hinca.

Hinca juga menyerukan kepada seluruh kader dan relawan Agus-Sylvi untuk secara aktif ikut menjaga dan mengamankan pasangan calon Agus-Sylvi dan melawan berbagai bentuk kecurangan, intimidasi dan jika ada ketidaknetralan aparatur negara.

"Kami ingin negara yang kami cintai terbebas dari perilaku politik yang buruk, yang tidak adil dan merusak nilai-nilai demokrasi," ungkap Hinca. (Willy Widianto)

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/28/07593851/demokrat.minta.pemerintah.jaga.netralitas.pada.pilkada.dki

Bwkwkwkw.. Silvi diperiksa langsung kebakaran baik.

Pas ahox diperiksa:

"Ya Pak Ahok harus juga diproses secara hukum, jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law, itu nilai-nilai keadilan," ingat SBY.

SBY mengingatkan lagi jangan sampai ada rumor Ahok tidak bisa disentuh. "Bayangkan, do not touch Ahok. Nah setelah Pak Ahok diproses hukum semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh. Apakah Pak Ahok bersalah atau tidak diserahkan ke penegak hukum," kata Presiden RI ke-6 ini.

https://m.detik.com/news/berita/d-3335118/sby-ahok-harus-diproses-secara-hukum-jangan-sampai-dianggap-kebal-hukum