WARTAPROPERTI.COM | Landbank atau bank tanah adalah sebuah hal yang jamak di industri properti. Apalagi bagi pangembang yang memiliki sejumlah agenda pembangunan di masa depan. Selama ini, perlakukan pajak terhadap landbank, tidak ada perbedaannya dengan pajak bumi dan bangunan pada umumnya. Namun, hampir pasti pemerintah akan memajaki secara progresif tanah yang menganggur alias tidak digunakan secara produktif.

“Iya, kami akan koordinasi antarpemerintah. Pak Presiden kan sudah menyampaikan berkali-kali kalau masalah tanah adalah salah satu faktor produksi yang penting,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Baca juga:

Ini Pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta yang Melemahkan Ahok

Menurut Ani, di dalam perekonomian satu negara, peran tanah memang sangat strategis untuk menciptakan produktivitas ekonomi bila dimanfaatkan dengan baik. Namun dalam kenyataanya, tidak semua tanah dimanfaatkan untuk kepentingan produktif, malah banyak yang didiamkan dalam kurun waktu tertentu sembari menunggu harga tanahnya naik.

“Ini (tanah) bisa menyelesaikan masalah kesenjangan, produktivitas, bisa menyelesaikan masalah pajak. Jadi banyak hal yang sangat strategis yang berhubungan dengan tanah,” kata Ani.

Lantas, berapa kisaran besarnya pajak progresif tersebut?

Ini jawaban Meteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.....