Metrotvnews.com, Jakarta: Jumlah kursi anggota DPR bakal ditambah dari 560 menjadi 570 hingga 575. Namun usulan itu masih menjadi perdebatan.


Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menyebut, suara masing-masing fraksi belum bulat, meski sudah ada yang memasukkan dalam daftar inventaris masalah (DIM). "Masih pro kontra," tegas Lukman di kantor Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (24/1/2017).


Pansus dan pemerintah bakal mulai membahas ini 9 Februari. Pembahasan bakal berlangsung hingga 24 April.


"Kita belum pada forum persetujuan. Baru forum-forum wacana, mendengarkan pendapat publik baik misalnya pemerintah maupun masyarakat langsung, LSM, perguruan tinggi, pemda, dan lain-lain," terang dia.


Lukman menegaskan, anggota DPR masih melihat adanya persoalan besar dalam hal ini. Namun, latar belakang pengajuan penambahan yang berasal dari LSM terasa masuk akal.


Awalnya, LSM menyodorkan landasan teori jantung yang menjelaskan fungsi DPR secara keseluruhan. Teori ini banyak digunakan di parlemen Eropa.


"Jadi teori jantung itu menjelaskan fungsi DPR sama dengan jantung pada tubuh manusia secara menyeluruh. Jadi fungsinya itu sebesar akar pangkat 3. Tetapi, akar pangkat 3 terlalu besar juga untuk Indonesia yang penduduknya 260 juta," jelas Lukman.


Pada akhirnya, teori itu tak bisa dipakai. DPR memilih menggunakan terminologi kebutuhan. Secara faktual, ada beberapa daerah pemilihan di Indonesia yang belum menunjukkan asas proporsionalitas.


"Misalnya Kepulauan Riau. Harga satu kursi DPR terlalu tinggi, yakni 625 ribu suara per 1 kursi, sementara Jawa Barat III hanya 323 ribu suara. Ketidakseimbangan ini kemudian harus kita evaluasi terhadap jumlah anggota DPR secara menyeluruh," ucap dia.


Tak berhenti di situ, munculnya daerah pemekaran baru juga menjadi salah satu faktor perlunya penambahan kursi anggota DPR. Kalimantan Utara, misalnya. Penduduk wilayah ini mencapai 500 ribu dan mendapat jatah 3 anggota DPR.


Hitung-hitungan itu sama sekali tak berimbang apabila dibandingkan dengan Kepri yang memiliki 2,5 juta penduduk namun memiliki jatah kursi DPR yang sama dengan Kalimantan Utara. Problem tak bisa dihindari.


Latar belakang lain ialah untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Saat ini, kata Edy, WNI yang berada di luar negeri mencapai 2,5 juta. Selama ini, keterwakilan mereka diakomodasi dapil DKI. Sayangnya, keterwakilan itu tidak efektif karena yang mengetahui problematika, kebutuhan, dan lain-lain, adalah mereka yang juga berdomisili di luar negeri.


Sejauh pengamatan Edy, tak ada program pemerintah yang membantu WNI di luar negeri. Belakangan, muncul desakan adanya perwakilan WNI luar negeri di DPR.


"Itu kan problem juga. Dengan jumlah penduduk WNI di luar negeri 2,5 juta, wajar kalau kemudian minimal 3 atau 4 wakil mereka di DPR itu ada," tegas dia.


Meski masih dalam perdebatan, setidaknya DPR sudah memiliki opsi lain terkait ini. Setidaknya, hitung-hitungan untuk mendapatkan kursi di DPR tak terlalu lebar jaraknya antara satu daerah dengan daerah lainnya.


Lukman menjelaskan, apabila usulan penambahan kursi tak diterima, bisa saja DPR menerapkan kebijakan pengurangan dapil. "Konsekuensinya ada pengurangan dari dapil tertentu. Bayangan saya, yang akan dikurangi itu Sulsel, DKI, Kaltim. Itu daerah-daerah yang wajib dikurangi kursinya," ucap dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...r-masih-wacana

---

Kumpulan Berita Terkait REVISI UU PEMILU :

- Penambahan Kursi Anggota DPR Masih Wacana

- Akbar Tandjung: Mereka yang Kecil Harus Diberi Kesempatan

- Presidential Threshold Dinilai Bertentangan dengan Kemajemukan