Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang siang, Ibu Kota diramaikan dengan aksi massa yang diperkirakan ribuan orang. Mereka berkumpul di depan Markas Polda Metro Jaya, Jakarta demi mengawal pemeriksaan Rizieq Shihab. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu menjalani pemeriksaan tim penyidik kepolisian, Rizieq dimintai keterangan lantaran menyebut ada gambar mirip lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) di uang Rupiah baru.

 

Pemanggilan Rizieq tak lain buntut dari laporan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) pada 8 Januari lalu. Rizieq diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Pemeriksaan Rizieq yang dibarengi dengan kerumunan massa simpatisan FPI tak hanya tampak hari ini. Hal serupa juga terjadi pada pemeriksaan Rizieq terkait dugaan penistaan Pancasila pada Kamis, 12 Januari. Bahkan, sempat terjadi kericuhan antara FPI dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Massa Bawah Indonesia (GMBI) yang sudah berada di Polda Jawa Barat lebih pagi.

 



 

Tak cukup Rizieq, tak pula cuma FPI. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) pun direncanakan kembali menyesaki Polda Metro Jaya, besok. Mereka dikerahkan demi mengawal dua agenda.  Pertama, pemeriksaan juru bicara FPI, Munarman dan Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nashir . Kedua, sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.


Baca: Rela tak Sekolah Demi Rizieq

 

"Ada yang ke sini, ada yang ke sidang Ahok. Sebab tidak boleh dibiarkan sidang Ahok," kata Rizieq, Senin (23/1/2017).

 

Prihatin

 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto menyayangkan pengerahan massa dalam setiap pemeriksaan Rizieq Shihab maupun petinggi FPI lainnya. Meski begitu, ia memastikan penyidik tak akan tertekan karena banyaknya desakan massa dalam kasus ini.

 

"Hanya prihatin saja," ujar Rikwanto kepada metrotvnews.com, Senin (23/1/2017).

 

Rikwanto cuma menjelaskan, berkumpulnya massa di satu lokasi bisa memunculkan beragam reaksi. Dan bukan mustahil, hal itu memberikan dampak bagi kepentingan umum. "Potensi terjadinya kemacetan dan gangguan kamtibmas," ucap dia.

 

Anggota Komisi VIII KH Maman Imanulhaq mengatakan, unjuk rasa merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam ruh demokrasi. Yang tidak boleh, demo dijadikan alat untuk memengaruhi atau bahkan menekan keputusan hukum.


Baca: Anak-anak Ikut Mengawal Pemeriksaan Rizieq

 

"Biarkan aparat hukum bekerja dan menghasilkan keputusan yang adil," kata Maman kepada metrotvnews.com, Senin (23/1/2017).

 

Menghormati proses

 

Maman menjelaskan, baik petugas keamanan maupun masyarakat harus tetap menghormati setiap aksi unjuk rasa demi menjunjung tinggi hak kebebasan menyalurkan pendapat. Hanya saja, dengan syarat demonstrasi tidak bersifat anarkistis dan mengganggu hak warga yang lain.

 

"Begitu juga, siapapun kita, harus menghormati proses hukum," ujar Maman.

 

Petugas kepolisian juga harus diberikan dukungan. Dengan menjaga suasana tetap kondusif, kata Maman, hal itu lebih mendorong penegak hukum melahirkan keputusan yang adil.

 

"Mayoritas rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin mendukung penuh aparat untuk menegakkan hukum yang adil demi terwujudnya negara yang berdaulat," ucap legislator yang juga pengasuh Pesantren Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat itu.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...sa-pengawalnya

---

Kumpulan Berita Terkait UANG BARU :

- Gelar Perkara Kasus Rizieq Menunggu Berkas Lengkap

- Rizieq dan Massa Pengawalnya

- Penyidik Bakal Terus Mendalami Kesaksian Rizieq Shihab