Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, Polri harus menjelaskan kelanjutan penanganan kasus korupsi dana Kwarda Pramuka DKI yang diduga melibatkan Cawagub Jakarta Sylviana Murni.

"Apakah benar ada kesalahan Bareskrim bahwa dana itu bukan dana Bansos tapi dana hibah. Jika memang ada kesalahan Bareskrim harus minta maaf kepada Sylviana maupun ke publik, agar tidak ada penyesatan perkara," ungkap Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Minggu (22/1/2017).

Isu korupsi Sylviana dibayangi ketidakrelaan Jokowi terhadap kekalahan Ahok
IPW pun menyayangkan, bila ada kesalahan dalam kasus ini. Karena menunjukkan penyidik Polri tidak cermat, tidak profesional dan terlalu terburu-buru.

"Dengan adanya kesalahan ini, Polri harus menjelaskan, apakah pemeriksaan terhadap Sylviana berlanjut atau tidak," kata Neta,
Dalam kasus ini, Sylviana bisa saja menuntut dan memprapradilankan Polri. Pasalnya, nama baiknya sudah dicemarkan dan terjadi kriminalisasi terhadap dirinya sebagai cawagub Jakarta. Jika benar dana Kwarda Pramuka itu adalah dana hibah, Polri juga sebenarnya menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

"Bagaimana pertanggungjawab dana hibah itu, Polri belum pernah menjelaskannya. Tahun 2016, TNI Polri menerima dana hibah Rp 130 miliar dari Pemprov DKI, khusus untuk Polda Metro Rp41 miliar," ungkapnya.

Dalam Permendagri No 32 Tahun 2011 antara dana Bansos dan dana hibah sangat berbeda. Bila Bareskrim menyamakannya, hal itu adalah kesalahan fatal dan semakin menunjukkan Polri tidak profesional dalam menangani sebuah perkara.

"Dengan adanya kasus Sylviana maupun kasus Ahok, ini menjadi yurisprudensi bagi Surat Edaran Kapolri No SE/7/VI/2014. Sehingga penundaan pemeriksaan calon kepala daerah menjelang pilkada tidak berlaku lagi," tandasnya.

http://m.rimanews.com/nasional/hukum/read/20170122/314308/IPW-minta-Bareskrim-terbuka-soal-kasus-dugaan-korupsi-Sylviana-Murni


Kurang bbrp minggu, digempur 2 kasus ......A..SUdahlahhh Toti cm jalankan orderan wiwi, save ahoakk