JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti di Pusat Peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Henny Warsilah, menilai, tidak mungkin membangun Jakarta tanpa menggusur.

Ia menyampaikan hal itu terkait pernyataan calon gubernur nomor pemilihan satu dalam debat cagub-cawagub yang digelar KPU DKI Jakarta. Cagub tersebut mengaku punya rencana membangun Jakarta tanpa menggusur.

"Debat pertama itu menarik buat saya. Tim satu itu berbicara tentang konsep membangun tanpa menggusur, saya rasa itu tidak mungkin ya," kata Henny, dalam jumpa pers bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK), di sebuah restoran di Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

(Baca juga: Sylviana: Buat Apa Dipilih buat Gusur-gusur Doang?)

Dia lantas mencontohkan warga Bandar Baru, Kampung Gempol, Kampung Gunung Sahari, dan Kampung Pademangan, yang pernah digusur.

Mereka kemudian dibuatkan rusun di Bandar Baru, Kota Kemayoran. Penggusuran itu dilakukan untuk memindahkan warga ke tempat yang lebih baik.

Warga eks sejumlah kampung itu sebelumnya menempati pinggiran sungai dan rel kereta api. Warga itu digusur lalu direlokasi ke Bandar Baru Kemayoran. Henny mengaku pernah terlibat dalam konsep membuat rumah susunnya.

Dibuatlah rumah susun ala perkampungan yang di sejumlah lantainya terdapat tempat pertemuan, ruang cuci atau masak, ruang publik yang terdapat sarana olahraga, TK, masjid, dan lain-lain.

"Masyarakat tegusur happy-happy saja. Tidak mungkin tinggal di bantaran kali atau hidup di jalur kereta, membahayakan dirinya dan tidak sehat. Jadi ketika dia dipindah, it's okay. Karena sebelumnya pun dia mengontrak," ujar Henny.

Ia berharap, ketika merelokasi, pemerintah memperhatikan tiga hal, yaitu struktur, kultur, dan proses interaksi sosial.

Definisi membangun tanpa menggusur "versi" Henny yaitu memindahkan warga tidak jauh dari tempatnya semula.

Masyarakat diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan menentukan masa depannya kelak setelah direlokasi.

(Baca juga: Ahok: Kami Tak Mau Gusur, Kecuali Terpaksa..)

Tiga hal ini dinilainya sudah berjalan pada masa Joko Widodo (Jokowi) jadi Gubernur DKI. Jokowi, lanjut dia, kerap mengajak warga berdialog sebelum merelokasi.

"Dia (Jokowi) pernah melakukan 54 kali pertemuan di Balai Kota hanya untuk menggusur 2.000 kaki lima," ujar Henny.

Pada dua periode kepemimpinan di Jakarta, yakni pada masa Jokowi dan Ahok, ia melihat masyarakat kampung terlibat proses pembangunan.

Namun, ia berpesan ke depan Ahok untuk memperhatikan tiga hal tadi jika akan merelokasi.

"Kedepan Pak Ahok ketika akan merelokasi zona yang berbahaya seperti, pinggiran sungai, kereta api, itu dilakukan dengan tiga hal tadi, ada strukur, kultur, dan proses interaksi sosial," ujar dia.

sumur http://megapolitan.kompas.com/read/2...anpa.menggusur

Awas diapungin bu :

Lahan tanah yg deket2 buat bangun rusun susah beli nya bu..
Partisipasi jadi PHL/PPSU kan bisa selain dikasi modal UMKM..
Masa depannya kan udah cukup dialog lah.. ada sosialisasi, SP 1-3, ga bakal ada ganti rugi tanah diatas lahan negara karna ada UU pembebasan lahan utk kepentingan umum thn 2012 & 2015

Nggak bakal "they lost everything lah"

3 bln gratis sewa rusun 2 kamar, lantai keramik dll, selanjutnya byr 10 ribu/hari
kjp per anak 600 ribu/bln, mau kuliah dapat beasiswa 18jt/thn
gratis naik transjakarta kemana aja
35 ribu/kg daging sapi, 10 rb/kg daging ayam, operasi pasar sembako murah
dimodalin usaha lewat bank dki, kerja phl/ppsu, disediakan gerobak usaha, mesin jahit
kjs, disediakan rptra, arena olahraga, perpus,puskesmas,klinik, dokter,bidan,mushola dll
ngga kena banjir, penyakit menular, ga buang sampah di kali, minum/mandi/boker di kali

udah lah itu...