Ali Hakim Lubis (perwakilan kelompok) lewat pengacaranya dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir September tahun lalu.
Pencabutan dilakukan pada sidang perdana gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (17/1/2017). Lubis dan pihak pengacaranya mengajukan perkara itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 8 Desember 2016.
Adanya pencabutan perkara itu disampaikan tim pengacara Ahok dari Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis malam. Hal itu juga dibenarkan Pembina ACTA, Habiburokhman, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat ini.
"Pada hari ini (Kamis, 19/1/2017) di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sdr. Ali Hakim Lubis, SH (Perwakilan Kelompok) melalui kuasa hukumnya dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatannya terhadap Basuki Tjahaja Purnama, dengan perkara nomor 599/Pdt.G/2016/PN.JKT.Utara,"bunyi siaran pers dari Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP.
Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP menyatakan, Ali Hakim Lubis dalam gugatannya kepada Ahok meminta ganti kerugian materiil, yaitu surat permintaan maaf satu halaman penuh di sembilan surat kabar nasional. Ali Hakim Lubis, dalam gugatan tersebut, juga meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp 470 miliar.
Habiburokhman membenarkan pencabutan gugatan tersebut. Menurut dia, dasar gugatan itu diajukan adalah Pasal 98 Ayat 1 KUHAP.
Pasal itu mengatur,
"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".
Pihaknya menilai, pidato Ahok di Kepulauan Seribu merugikan sehingga digugat. Pihaknya ingin agar gugatan digabungkan dalam sidang pidana penodaan agama oleh Ahok yang saat ini digelar di Auditorium Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Namun, majelis hakim di PN Jakarta Utara memutuskan memisahkan sidang.
"Kami kecewa dengan sikap PN Jakut yang membentuk majelis hakim sendiri dengan register perkara berbeda dengan perkara pidana sehingga sidang tidak digabung dengan perkara pidana," ujar Habiburokhman.
Pihaknya memutuskan untuk mencabut gugatan di PN Jakarta Utara karena merasa sia-sia jika sidang dilangsungkan terpisah.
"Kalau sidang dilaksanakan terpisah maka gugatan kami akan sia-sia," kata dia.
kompas
