Yogyakarta, Gatranews- Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang penuh gebrakan selama masa kepemimpinannnya justru dipertentangkan dengan isu agama dan latar belakang etnisnya seperti mengemuka jelang pemilihan Gubernur Jakarta. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses demokratisasi di DKI Jakarta yang menjadi barometer demokrasi secara nasional.


Demikian disampaikan peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aulia Hadi dalam diskusi Policy Corner bertajuk ”Migration, Ethnicities, and Local Politics: The Case of Jakarta" di Auditorium Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (19/1)


.Aulia mengatakan, kebijakan-kebijakan Ahok terutama dalam reformasi birokrasi dinilai berhasil. Contohnya penggunaan media baru untuk menunjukkan kinerja birokrasi, pelaksanaan e-budgeting, dan pembuatan kawalapbd.org"Kebijakan yang transparan ini bisa diakses bebas oleh publik sampai memicu polemik dengan DPRD," kata Aulia.

Namun, menjelang pilkada, Ahok mendapat penentangan. Menurut Aulia, sebelum menggunakan isu agama, lawan-lawan politik Ahok memainkan isu kelas sosial dengan menentang kebijakan yang dinilai bias kelas seperti kewajiban lapor RT/ RW melalui aplikasiQlue.

etelah isu bias kelas ini gagal, kasus penodaan agama oleh Ahok serta latar belakang etnisnya kemudian digunakan dalam pilkada. "Padahal isu agama dan etnis mudah menjadi sumber kebenciandan membuat tidak nyaman masyarakat Jakarta," kata Aulia.


Namun ada karakter demografi yang bersifat paling sensitif yakni karakter agama dan etnis karena berkaitan dengan identitas kultural dan komunitas," ujar Riwanto.Dua karakter demografi terbesar di Jakarta adalah suku Jawa dan agama Islam. "Tapi Kejawaan tidak pernah menjadi isu penting, apalagi dimobilisasisecara politik, ini berbeda dengan agama Islam," kata dia.



Sementara itu, merujuk hasil riset LIPI, etnis Tionghoa yang merupakan etnis Ahok selalu menjadi sasaran protes massa dan dalam beberapa kasus merupakan rekayasa elit politik.Hasil riset LIPI lainnya menyimpulkan bahwa populasi warga Jakarta justru didominasi warga non migran, berusia produktif, bersuku Jawa, Muslim, dari kalangan pekerja, dan terpelajar

.endati latar belakang etnis dan agama selama ini tidak menjadi masalah dalampemilihan Gubernur DKI Jakarta, pemilihan Gubernur DKI 2017 menjadi contoh menarik untuk melihat kembali relevansi hubungan migrasi, etnis, dan politik serta mengetahui sejauh mana politik sektarian berkembang saat ini.

http://www.gatra.com/politik/politik/239726-peneliti-lipi-kebijakan-ahok-kok-dipertentangkan-dengan-isu-agama-dan-etnis