JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman sepakat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jendral Anton Charliyan harus dicopot dari jabatannya. Itu lantaran Anton menjadi ketua pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

"Ya itu harus diberhentikan kapolda. Ya gimana, kapolda membina," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Benny menerangkan, wewenang polisi telah diatur oleh undang-undang. Mereka, tidak boleh berpolitik ataupun menjadi pimpinan organisasi masyarakat (ormas). Apalagi kalau ormas itu dibawah naungan parpol.

Karenanya, atas nama DPR, Benny meminta agar anton ditindak tegas. "Bagaimana sih polisi yang telah diberi kekuasaan, kewenangan yang penuh atas nama negara melakukan pengamanan. Kok seperti pimpinan LSM begitu. Kalau mau jadi pimpinan ormas, berhentikan saja dari kapolda," tegasnya.

Namun sebelum diberhentikan, menurut Benny, Anton harus ditanyai terlebih dahulu mengapa dia mau menjadi ketua pembina GMBI. "Tapi harus ditanya, jangan-jangan ada permintaan kapolri, masa membina. Nanti kita akan panggil kapolri untuk menjelaskan ini," sebut politikus Partai Demokrat itu.

Di kesempatan itu, Benny juga meminta Front Pembela Islam (FPI) tidak perlu melakukan aksi demonstrasi. "Itu nggak usah FPI demo, itu (kapolda pimpin ormas) sudah tidak sesuai aturan," pungkasnya.

Sekadar informasi, GMBI merupakan salah satu ormas gabungan yang terlibat bentrok dengan FPI saat polisi memeriksa Rizieq Syihab di Markas Polda Jabar, Kamis, 12 Januari 2017.

GMBI beserta ormas lainnya melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Jabar saat Rizieq diperiksa penyidik Polda Jabar. Mereka menuntut kepolisian menindak Rizieq atas dugaan menghina lambang negara yang sudah dilaporkan ke polisi.

Akhirnya bentrokan antara GMBI dengan massa FPI yang mengawal Rizieq saat diperiksa di Mapolda Jabar pun tak terhindarkan.(dna/JPG)

sumber : http://www.jawapos.com/read/2017/01/16/102634/dpr-setuju-berhentikan-kapolda-jabar

cuma si benny kabur yang mau berhentikan, tp bawa bawa atas nama dpr