Jakarta - Pada masa pemerintahan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub Basuki T Purnama (Ahok), kampung deret menjadi salah satu program andalan mereka dalam menata pemukiman kumuh di Jakarta. Namun, pada saat Ahok naik menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden RI, program tersebut tak berlanjut.


Ahok pun menjelaskan mengapa dirinya memilih membangun rumah susun (rusun) ketimbang melanjutkan kampung deret. Ahok beralasan, dirinya belum menemukan lagi pemukiman kumuh yang memiliki sertifikat hak milik yang menempati tanah negara.

"(Program kampung deret) berhenti karena nggak ketemu lagi tanah (negara bersertifikat)," kata Ahok di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).



Ahok memberi contoh kampung deret yang berada di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ahok mengatakan, warga yang berada di kampung deret Petogogan awalnya adalah para pegawai yang sudah turun temurun tinggal di tanah negara yang dijadikan kampung deret. Dia dan Jokowi memutuskan menjadikan wilayah tersebut sebagai kampung deret karena walaupun mereka menduduki tanah negara, namun wilayah tersebut tidak masuk dalam kawasan hijau di Jakarta.


"Nah tanah itu bukan kawasan hijau bukan apa-apa, nah kita kasih sertifikat. Sertifikat tapi nggak boleh dijual lagi. Kenapa berhenti ya karena nggak ketemu tanah lagi. Kalau dudukin tanah negara nggak bisa dong dibuat kampung deret kalau di kawasan hijau. Kalau tanah negara saja ya kita lepas," tutur Ahok.


Ahok mengatakan, pembenahan kawasan kumuh bukan program yang paling mendesak di masa pemerintahannya. Menurut Ahok, yang paling mendesak adalah memindahkan orang-orang yang selama ini tinggal di bantaran sungai. Karenanya Ahok selalu menawarkan ganti 2,5 kali luas tanah kepada warga di bantaran sungai agar mau dipindahkan ke rusun yang lebih layak huni.

Cagub petahana itu juga menjelaskan bahwa bisa saja dirinya berpikir pendek untuk memberi uang ganti rugi atau biasa disebut uang kerohiman bagi warga yang tergusur karena program normalisasi sungai. Namun, dia tidak mau melakukan itu karena menurutnya itu tidak mendidik. Karena itu, dia bersikeras agar warga mau pindah ke rusun agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.

"Kalau misal kamu punya tanah 100 meter, jual ke kita 2,5 kali nanti kamu bisa dapat apartemen ukuran 36 itu 5-6 unit. Bisa saja sebenarnya saja mikir daripada repot-repot bikin rusun mending kasih uang kerohiman Rp 10 juta-20juta. Habis dikasih uang terserah mereka tinggal dimana, nah itu jadi masalah lagi," ujar Ahok.

"Kita sebagai orang tua makanya mendidik mereka kita kasih KJP, transportasi kita tanggung, masuk tempat rekreasi gratis. Asal mau pindah ke rusun," tutupnya.

Sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-33...-lagi-tanahnya


Mungkin nanti pak anies dengan alasan keterbatasan Lahan, akan menyetujui reklamasi? Spinoff kah?