Sejumlah uskup di Filipina telah mengkritik keputusan pemerintah yang akan menerapkan undang-undang (UU) kontroversial yang memungkinkan penggunaan kontrasepsi buatan untuk keluarga berencana (KB).

Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan pencairan dana “untuk mengintensifkan dan mempercepat” pelaksanaan “keluarga berencana modern” tahun depan.

Pelaksanaan UU kesehatan reproduksi merupakan bagian dari agenda sosial-ekonomi dari pemerintahan Duterte.

Tahun 2012, Filipina mengesahkan UU kesehatan reproduksi tersebut setelah perdebatan selama 14 tahun dengan Gereja Katolik dan kelompok “pro-life”.

Namun, implementasi penuh UU itu ditahan oleh perintah karena tahun 2015 Mahkamah Agung menentang kontrasepsi buatan.

Perintah pengadilan datang setelah Departemen Kesehatan memperoleh sekitar 400.000 kontrasepsi buatan untuk didistribusikan, tetapi keluhan bahwa kontrasepsi itu diduga bisa menimbulkan aborsi.

Pemimpin Gereja mengatakan Duterte telah mengeluarkan perintah pada 11 Januari, ia seharusnya tidak memerintahkan untuk menerapkan UU itu.

“Dia tidak berada di atas Mahkamah Agung,” kata Uskup Sorsogon Mgr Arturo Bastes.

Uskup Bastes mengatakan presiden harus menghormati putusan pengadilan.

Prelatus menambahkan bahwa perintah pengadilan harus ditegakkan demi “kebaikan negara kita.”

Uskup Malolos Mgr Jose Oliveros mendesak Duterte menghormati keputusan pengadilan, “yang bertujuan mendukung konstitusi terkait penghormatan terhadap kehidupan manusia bahkan sejak dalam kandungan.”

Ernesto Pernia, direktur jenderal Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional, mengatakan agar Duterte akan memungkinkan wanita usia reproduksi untuk menentukan jumlah anak mereka.

Pejabat itu mengatakan para petugas kesehatan pemerintah akan mengidentifikasi mereka yang mengikuti KB dalam enam bulan ke depan.

Bagian dari strategi yang digariskan dalam rencana Duterte adalah melakukan kajian komprehensif terhadap pasangan suami-istri dan individu yang membutuhkan pelayanan KB.

Pernia mengatakan Filipina “tidak akan dapat memenuhi target pengurangan kemiskinan” jika UU itu tidak diterapkan.

Pemerintah bertujuan mengurangi kemiskinan menjadi 13 persen pada akhir masa jabatan Duterte hingga 2022.

laman berita