- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Istana Sebut Persebaran TNI Tak Rata akibat Warisan Pemerintah Lama
TS
7sunde.lust
Istana Sebut Persebaran TNI Tak Rata akibat Warisan Pemerintah Lama
Kamis, 12 Januari 2017 | 18:56 WIB
Ilustrasi US border patrol.
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, tidak meratanya penyebaran pasukan TNI saat ini disebabkan oleh warisan pemerintahan terdahulu.
"Sebenarnya kan yang terjadi saat ini adalah warisan konsep pemerintahan terdahulu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Oleh karena itulah, lanjut Johan, pemerintah tengah mengupayakan agar pasukan TNI tidak lagi menumpuk di Jawa, tetapi bisa menyebar hingga ke daerah dan pulau terluar di Indonesia.
Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang tadi.
"Saya selintas melihat paparan Wiranto (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) ternyata ada kaitan dengan titik-titik peninggalan zaman Belanda," kata Johan.
Menurut Johan, dalam ratas itu, Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memaparkan konsep agar nantinya pasukan TNI bisa merata di seluruh daerah.
Hal ini juga sesuai dengan konsep pemerintahan Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran. "Mulainya bagaimana saya enggak tahu, tetapi (sebaran pasukan TNI) akan merata," ucap Johan.
Saat membuka ratas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penataan gelar pasukan TNI merupakan keharusan untuk membangun postur pertahanan negara yang kuat dan kokoh, untuk mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara.
Namun, penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, dan di titik selatan bagian barat masih kurang.
"Untuk itu, saya meminta agar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat Jawa-sentris, tetapi harus Indonesia-sentris," ucap Jokowi.
http://nasional.kompas.com/read/2017...emerintah.lama
- Sudah saatnya postur TNI kita diubah, dalam banyak hal... kita harus lebih fokus pada pertahanan laut dan udara.. bukan darat ..
- untuk titik2 perbatasan, seharusnya bukan tugas TNI .. tapi pasukan penjaga perbatasan (border patrol) ..
- di Indonesia baru ada Badan Nasional pengelola perbatasan (BNPP), harusnya ini yang di tingkat kan
- di luar negri ada yang namanya Departement/ kementrian keamanan dalam negri atau Homeland Security.. jadi Standarnya border patrol, coast Guard, air guard bisa dimasukkan dalam kementrian ini. Di indonesia belum ada, harusnya segera dibentuk. Jangan semuanya dibalik kan lagi ke TNI
- Sudah saatnya fokus pada persoalan dengan solusi yang benar, jangan tampang tindih; memperbanyak angkatan darat membebani APBN. Sudah saatnya pola pikir diubah.
Quote:
Ilustrasi US border patrol.
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, tidak meratanya penyebaran pasukan TNI saat ini disebabkan oleh warisan pemerintahan terdahulu.
"Sebenarnya kan yang terjadi saat ini adalah warisan konsep pemerintahan terdahulu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Oleh karena itulah, lanjut Johan, pemerintah tengah mengupayakan agar pasukan TNI tidak lagi menumpuk di Jawa, tetapi bisa menyebar hingga ke daerah dan pulau terluar di Indonesia.
Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang tadi.
"Saya selintas melihat paparan Wiranto (Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) ternyata ada kaitan dengan titik-titik peninggalan zaman Belanda," kata Johan.
Menurut Johan, dalam ratas itu, Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memaparkan konsep agar nantinya pasukan TNI bisa merata di seluruh daerah.
Hal ini juga sesuai dengan konsep pemerintahan Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran. "Mulainya bagaimana saya enggak tahu, tetapi (sebaran pasukan TNI) akan merata," ucap Johan.
Saat membuka ratas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penataan gelar pasukan TNI merupakan keharusan untuk membangun postur pertahanan negara yang kuat dan kokoh, untuk mengatasi semua ancaman terhadap kedaulatan negara.
Namun, penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, dan di titik selatan bagian barat masih kurang.
"Untuk itu, saya meminta agar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat Jawa-sentris, tetapi harus Indonesia-sentris," ucap Jokowi.
http://nasional.kompas.com/read/2017...emerintah.lama
- Sudah saatnya postur TNI kita diubah, dalam banyak hal... kita harus lebih fokus pada pertahanan laut dan udara.. bukan darat ..
- untuk titik2 perbatasan, seharusnya bukan tugas TNI .. tapi pasukan penjaga perbatasan (border patrol) ..
- di Indonesia baru ada Badan Nasional pengelola perbatasan (BNPP), harusnya ini yang di tingkat kan
- di luar negri ada yang namanya Departement/ kementrian keamanan dalam negri atau Homeland Security.. jadi Standarnya border patrol, coast Guard, air guard bisa dimasukkan dalam kementrian ini. Di indonesia belum ada, harusnya segera dibentuk. Jangan semuanya dibalik kan lagi ke TNI
- Sudah saatnya fokus pada persoalan dengan solusi yang benar, jangan tampang tindih; memperbanyak angkatan darat membebani APBN. Sudah saatnya pola pikir diubah.
Diubah oleh 7sunde.lust 12-01-2017 20:42
0
5.7K
86
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan