JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor dua, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat telah menutup proses pengumpulan dana kampanye dari masyarakat atau yang mereka istilahkan senagai "patungan" per 8 Januari lalu.

Ditutupnya proses pengumpulan dana disebabkan karena jumlah dana yang terkumpul sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama masa kampanye. Sampai dengan ditutupnya proses pengumpulan dana, tim Ahok-Djarot mengklaim dana kampanye yang dikumpulkan telah mencapai Rp 60,1 miliar.

Salah satu anggota timses Ahok-Djarot, Michael Sianipar menjelaskan, sebelum dilakukannya pengumpulan dana kampanye, pihaknya melakukan hitung-hitungan biaya. Dari hitungan-hitungan itu, diperoleh estimasi biaya untuk memenuhi kebutuhan kampanye selama Pilkada DKI 2017 adalah sekitar Rp 50 miliar.

Namun jumlahnya bisa membengkak jika Pilkada harus digelar dua putaran.

"Pak Ahok pesan sebenarnya butuh berapa kampanye? Rp 50 miliar. Perlu putaran kedua, Rp 80 miliar," kata Michael saat jumpa pers di posko timses Ahok-Djarot di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

Karena itu, dana yang dimiliki Ahok-Djarot sebenarnya sudah melebihi dari yang dibutuhkan selama kampanye putaran pertama. Namun tidak cukup jika Pilkada harus digelar hingga putaran kedua.

Namun, Michael menyatakan hal itu menandakan bahwa mereka optimistis Ahok-Djarot akan mampu memenangkan Pilkada DKI 2017 dalam satu putaran. (Baca: Sumbangan Dana Kampanye Ahok-Djarot Banyak dari Perorangan)

Menurut Michael, kalaupun ada Putaran II, pihaknya akan kembali menggalang dana. Namun tanpa kegiatan Gala Dinner. Gala Dinner merupakan salah satu kegiatan pengumpulan dana kampanye Ahok-Djarot, selain melalui sistem transfer.

"Kita optimistis menang satu putaran. Kalaupun ada putaran kedua enggak perlu gala dinner sudah masuk semua uangnya," ujar Michael.

Dari data yang dimiliki timses Ahok-Djarot, dari Rp 60,1 miliar yang telah terkumpul, Rp 45,6 Miliar berasal dari sumbangan perseorangan. Sedangkan Rp 14,4 miliar dari badan usaha. Artinya 75 persen atau 3/4 dari sumbangan yang masuk adalah sumbangan individu.

Dana yang masuk maupun keluar bisa dicek di website www.ahokdjarot.id. Setiap penyumbang wajib mengirimkan biodatanya sesuai KTP dan NPWP ke posko relawan di Jalan Lembang No.25-27, Menteng, Jakarta Pusat. Michael menilai pihaknya sangat transparan dalam hal pengumpulan dana kampanye.

Karena itu, ia meminta agar timses pasangan cagub dan cawagub lainnya untuk transparan dalam hal dana kampanye.

"Kami mengajak pasangan lain untuk bisa transparan. Karena untuk bisa memimpin Jakarta dengan transparan tidak bisa hanya saat telah terpilih, tapi juga saat kampanye," kata Michael. (Baca: Pengumpulan Ditutup, Dana Kampanye Ahok-Djarot Mencapai Rp 60 Miliar)

Dari total dana yang terkumpul, Michael menyebut ada Rp 12,7 miliar atau setara 21,14 persen yang belum tertib administrasi. Belum tertibnya administrasi yang dimaksudkan di sini adalah penyumbang sudah mentrasferkan uangnya, namun dia belum mengirimkan biodata dan NPWP-nya ke Rumah Lembang.

"Karena kalau tidak lengkap, dananya tidak akan digunakan," ucap Michael.

Timses Ahok-Djarot mengatakan kebutuhan dana kampanye yang mereka lakukan meliputi untuk pembuatan iklan, pelatihan relawan, maupun pembuatan posko kampanye. Sampai sejauh ini dana yang sudah digunakan disebut baru mencapai 30 persen.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/12/09312071/keyakinan.tim.ahok-djarot.menang.satu.putaran.dengan.dana.rp.60.miliar

Salam 1 putaran 2 periode