Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam akan memblokir adsense seluruh layanan over the top (OTT) yang menolak bekerja sama dengan pemerintah untuk mengantisipasi peredaran berita palsu di media sosial.

Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika pada Kemenkominfo, mengemukakan pemerintah segera memanggil seluruh pemain OTT global untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menangkal berita palsu yang beredar di media sosial. Dia optimistis seluruh OTT tidak akan menolak untuk bekerja sama mengingat pengguna OTT sangat besar di Indonesia.

“Saya akan memanggil mereka, pokoknya kalau mereka menolak bekerja sama, kami tidak main-main. Akan kami blokir adsense mereka agar tidak bisa mengambil iklan lagi di sini (Indonesia),” tuturnya kepada Bisnis seusai acara Deklarasi Anti-Hoax di Indonesia, Minggu (8/1).

Menurutnya, Kemenkominfo juga telah mengirim surat kepada seluruh pemain OTT untuk berdiskusi dan diberikan arahan terkait maraknya berita palsu yang tersebar. Dia menilai masalah tersebut, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara maju dan berkembang.

“Kami sudah mengirim mereka surat dan mereka pemain OTT global wajib datang. Lihat saja nanti kalau tidak datang,” katanya.

Pria yang akrab disapa Samy tersebut juga menilai peredaran berita palsu kini lebih banyak tersebar pada layanan media sosial Facebook dan Twitter. Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terkait berbagai tulisan yang tersebar di kedua OTT tersebut.

“Komposisi berita hoax dua OTT tersebut hampir sama, sama banyak beredarnya di Facebook dan Twitter. Kalau OTT itu tidak mau kerja sama, tentu ini akan merusak kredibilitas OTT itu,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan OTT tersebut mulai pekan depan agar tidak ada lagi masyarakat yang termakan oleh berita palsu. Selain itu, Kemenkominfo juga akan bekerja sama dengan Komunitas Masyarakat Anti Hoax untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Surat sudah dikirim, mungkin minggu depan kami akan bertemu dengan OTT itu. Kami juga akan menggandeng kelompok masyarakat agar berita palsu ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia mengakui tren pemberitaan palsu tersebut kini tengah marak sejalan dengan canggihnya teknologi digital yang terus berkembang. Kendati demikian menurutnya, perkembangan teknologi tidak dapat disalahkan karena bersifat netral.

“Teknologi ini kan netral. Kita tidak bisa langsung menyalahkan perkembangan teknologi yang pesat ini,” katanya.

Menurutnya, Kemenkominfo juga telah bekerja sama dengan Dewan Pers untuk mengantisipasi hal tersebut. Dia menilai dewasa ini ada sebanyak 43.000 portal yang mengklaim sebagai media, namun hanya sekitar 300 nama yang terdaftar di Dewan Pers dan memiliki legalitas perusahaan media.

“Secara keseluruhan, ada sebanyak 43.000 media yang tersebar dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Kami akan bekerja sama untuk menyediakan teknologi seperti sensor QR Code,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Bidang Kebijakan Strategis Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetya telah mengusulkan agar pemerintah membuat peringatan dalam bentuk popup yang dapat muncul pada sejumlah website yang diprediksi mengandung pemberitaan palsu.

“Langkah ini perlu dilakukan untuk melengkapi pemblokiran situs yang sudah terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu, dia juga akan memberikan rekomendasi agar pemerintah menyediakan content fi ltering sehingga masyarakat dapat menggunakan Internet dengan aman. Dia mengaku khawatir penyebaran berita palsu tersebut akan berdampak negatif pada masyarakat awam yang baru mengenal Internet.

“Ini yang kami khawatirkan. Makanya perlu juga ada content fi ltering. Itu yang harus dilakukan oleh Kemenkominfo,” tukasnya.

Siap siap gan, agan sista yang punya situs kebanggaan karena punya penghasilan besar dari adsense dengan memanfaatkan berita palsu bakalan kena sapu
Karena nilai komersil yang cukup besar dari berita palsu banyak yang bangga dan pamer penghasilan bukan nya malu,..