Senin, 9 Januari 2017 | 11:13 WIB







JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan di ibu kota mencapai 16 persen per tahun, sementara upah pekerja hanya tumbuh di bawah 10 persen per tahun.

"Sesuai data riset BPS (Badan Pusat Statistik) 2014, DKI Jakarta adalah provinsi kedua dengan 'backlog' perumahan terbesar di Indonesia," kata Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Menurut Anies, kondisi itu membuat warga kelas menengah ke bawah tidak lagi mampu membeli rumah di Jakarta sehingga mereka pasrah dan tak ada pilihan memilih rumah dan tinggal di pinggiran Jakarta.

"Kita menyaksikan di sini ada persoalan permintaan dan pasokan yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan," kata Anies.

Anies ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15 persen. Caranya dengan melakukan pengaturan kembali rute (re-routing) angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga atau ditambah dengan rute-rute baru.

Sementara itu, terkait isu besar permukiman di Jakarta, kata Anies, ada pada dua hal yakni penataan dan penyediaan.

"Kami akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung," katanya.

Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan "kampoeng deret" dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan.

Dirinya, lanjut Anies, mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong.

Ia memberikan contoh, beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan para profesional untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu.

"Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak," katanya. (Baca: Anies Akan Buat Skema Kredit Rumah Sederhana untuk Rakyat Miskin di Jakarta)

Kredit rumah

Selain penataan kampung-kampung, pasangan Anies-Sandi akan menghapus uang muka (down payment/DP) untuk kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan.

"Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen," katanya.

Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang misalnya untuk satu generasi selama 25 tahun.

Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 yang terkait investasi rumah susun.

Dia menilai perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta yang melambung tinggi, Anies menuturkan nantinya pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah


http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/09/11131541/anies.ingin.hapus.sistem.dp.untuk.kredit.rumah#

Apa? Deregulasi investasi rumah susun?

Ini justru yang bikin rusunami kaya gading nias dan kalibata city gagasan si foke malah jadi lahan investasi podomoro dan investor properti perorangan dan pengembang lain dengan kemudahan gak usah bayar pajak ppn, dll

Dengan regulasi kaya sekarang aja rusunami yang harusnya untuk rakyat miskin malah pindah kelas oleh investor, akibatnya bukan harga sewa dan jual aja yang naik, tapi juga pengembang jadi mampu naikin maintenance, wong yang tinggal banyak warga mampu, maintenance tinggi penghuni masih kuat bayar dan gak kabur

Malah pengembang ikut naik kelas gara gara rusunaminya naik tingkat jadi apartemen padahal kualitas sama kaya rusunawa

Podomoro untung besar zaman foke



Ini dia kenapa ahok lebih ganas ke rusunawa daripada rusunami, rusunami cenderung jadi inceran orang beduit


Lantas, kenaoa ahok relokasi pemukiman pinggir kali ke ujung bumi kaya rawa bebek dan marunda?

Karena kesalahan pemerintah sejak zaman orde baru sampai sekarang yang menjual tanah di pusat kota ke pengembang, tanah pemprov tinggal di pinggiran kota

Kenapa pemprov gak beli tanah orang/ pengembang di pusat kota?

Karena tanah di jakarta terlampau mahal oleh bubble properti layaknya yang juga terjadi pada rusunami kaya kalcit dan gading nias, buat beli lahan segede komplek tanah kosong di samping tol sedyatmo PIK harganya 11 12 sama total apbd

Itu kalau ngikutin harga njop

Masalahnya, emang ada yang mau jual tanah harga njop ke pemprov?
Kemaren aja pas si kumis bikin proyek BKT alot gara gara rakyat yang di gusur di bayar NJOP

Apalagi kalau tanahnya ditangan investor ataupun juragan? Pasti mereka hanya mau jual tanah kalau untung

Harga tanah yang di tawarkan pemprov terlampau rendah (NJOP) di bandingkan harga yang ditawarkan oleh pengembang

Gak heran ahli waris lahan lebih suka jual tanah ke pengembang properti daripada ke pemprov


Disisi lain pemprov beli tanah harga NJOP aja di kritik habis habisan kaya sumber waras

Gak kebayang kalau pemprov beli lahan di bukit duri buat relokasi warga deket pemilu





Gak usah heran rakyat jakarta, orang Betawi, bumiputera tergusur ke pinggiran kota kalau pemimpinnya kaya Gubernur Jabar


Sekarang kelihatan siapa yang berpihak ke pengembang properti