Jakarta - Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin telah melaporkan nama-nama penyokong dana makar ke polisi. Hal itu dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran UU pidana yang berlaku di Indonesia.

"Kita tidak bisa sebut seseorang. Kalau diminta para penegak hukum itu sudah kami sampaikan. Tanyanya jangan ke PPATK, tapi polisi dong," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin seusai konferensi pers 'Prioritas Kinerja PPATK Tahun 2017' di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Ahmad tidak mau membeberkan nama-nama di balik aliran dana tersebut. Semua hal yang dibutuhkan pihak kepolisian telah diberikan.

"Semua sudah disampaikan ke penegak hukum, saya lupa angkanya," imbuh Ahmad.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan penelusuran dana terkait dengan demonstrasi atau dugaan makar dilakukan karena ada indikasi pelanggaran pidana. Meski begitu, bukan berarti pemerintah anti-kritik.

"Kalau terkait demonstrasi atau pengungkapan ekspresi, itu hak warga negara dan dijamin dalam peraturan UU. Tapi, menurut saya, kalau mengarah perbuatan kriminal kepada makar atau kepada kekacauan lainnya, itu kewajiban kita, sebagai lembaga negara untuk support ke aparat penegak hukum," papar Ediana.

Ediana menjelaskan data yang diberikan kepada polisi untuk melihat kaitan adanya pelanggaran pidana atau tidak. Karena itu, pihaknya melakukan koordinasi sebagai bentuk keseimbangan sistem.

"Telusuri apakah ada unsur sifat kerja sama atau sistematik yang melanggar UU di Indonesia. Mengenai hal itu, kita koordinasi dengan penegak hukum untuk mencari keseimbangan. Jangan timbul kesan bahwa demo adalah sesuatu yang dilarang," ujar Ediana. (edo/asp)

Sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-33...anya-ke-polisi


Telusuri terus pak
Update di post #3 gan..