Telussa, menjabat tangan Ewin, remaja masjid yang menjaga gereja saat umat Kristiani beribadah malam Natal di Gereja Silo, Ambon, Maluku, Sabtu (24/12/2016) malam. Sepanjang 2016 Polri mencatat ada 25 kasus intoleransi.
Tahun 2016 diwarnai dengan banyak kasus intoleransi. Menurut catatan Mabes Polri, sepanjang tahun lalu setidaknya ada 25 kasus intoleransi di berbagai daerah di Indonesia.

"Intoleransi ini masih memprihatinkan, ada sekitar 25 (kasus) mungkin lebih ya," kata Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Awi memaparkan, aksi intoleransi sepanjang 2016 antara lain pengusiran penganut Gafatar dan Ahmadiyah pada Januari tahun lalu. Selain itu, perusakan relief salib di Yogyakarta dan relief Bunda Maria di Sleman pada Agustus.

"Ada juga kasus penolakan terhadap kaum Syiah yang dilakukan Forum Umat Islam di Jawa Tengah dan penolakan pembangunan masjid di Manado pada September 2016," tuturnya.

Program Officer Advokasi dan Riset Wahid Foundation, Alamsyah M Dja'far menerangkan, intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dipengaruhi banyak faktor seperti sosial, ekonomi, politik, termasuk meningkatnya ujaran kebencian.

Sedangkan intoleransi berbasis agama terjadi dikarenakan faktor kesenjangan pengetahuan dan ekonomi. Termasuk pengaruh konflik yang ada di luar negeri.

Kasus-kasus intoleransi bisa juga dipengaruhi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Pada saat yang sama, aparat pemerintah kadang bertindak melampaui kewenangannya atau berlaku diskriminatif, terutama menyangkut perkara teologis warga negara.

Awi, seperti dipetik dari detik.com, menyebut ada empat bibit pemicu aksi intoleransi. Pertama, perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstual.

Pemahaman ini menghasilkan pengamalan yang berbeda sesama penganut satu agama. "Ada yang menganggap kelompoknya paling benar, menganggap yang lainnya sesat," kata dia.

Engkus Ruswana, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia menyatakan, ibunya yang meninggal 15 tahun lalu, terpaksa di-islam-kan dulu, sebelum dikuburkan di Ciamis, Jawa Barat.

Kasus ini juga menimpa seorang penganut kepercayaan Sapto Darmo di Brebes, Jawa Tengah tahun lalu.

Menurut Engkus, selama ini kelompoknya kerap dituding tak beragama karena kolom agama di KTP kosong.

Mereka dianggap tidak bertuhan, alias ateis. "Kalau sudah dianggap ateis kan dimusuhi," katanya seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Bibit kedua, aksi main paksa oleh kalangan mayoritas. Misalnya dalam pendirian tempat ibadah agama minoritas.

Aksi lain adalah pemakaian atribut keagamaan. Aksi intoleransi dipicu oleh fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia.

"Keluarnya Fatwa MUI Nomor 56/2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim pada 14 Desember 2016, misalnya, berimbas pada terjadinya kasus intoleransi di daerah," kata Awi.

Bahkan fatwa ini sempat dijadikan rujukan tindakan di dua Polres.

Bibit ketiga adalah perbedaan adat istiadat. Faktor ini menyebabkan konflik yang dilatarbelakangi fanatisme kesukuan (primordialisme).

Penyebab lain juga bisa muncul dari aparat. Adanya perbedaan persepsi di antara petugas memunculkan kegamangan aparat di lapangan.

"Kapolri sudah memberi perintah, tapi ada perbedaan persepsi di lapangan," ujarnya.

Alamsyah menyatakan, Indonesia memiliki modal besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini jika ada komitmen dan usaha semua pihak.

Terlebih, survei nasional Wahid Foundation bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia yang dirilis Agustus 2016 lalu, meyakini 72 persen umat Islam di Indonesia menolak radikalisme.

Merujuk survei tersebut, muslim Indonesia meyakini jika Pancasila dan demokrasi merupakan modal besar bangsa menolak intoleransi. "Artinya, masyarakat kita sebetulnya mendukung toleransi," ujar Alamsyah seperti dinukil dari republika.co.id.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-di-indonesia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah terbitkan aturan baru penyediaan rumah murah

- Dewan Kerukunan, usaha penyelesaian dari luar pengadilan

- Saling lempar soal tarif surat kendaraan