Partai Komunis RRC menegaskan tidak memberikan ruang bagi setiap gerakan kemerdekaan di Hongkong. Kepala Kantor Urusan Hongkong-Makau-Cina Wang Guangya mengatakan bahwa berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem”, yang diteken pada 1997 sejak dikembalikan oleh Inggris ke tangan Cina, sesungguhnya sama sekali tidak ada peluang bagi kemerdekaan Hongkong.
"Hongkong adalah bagian tak terpisahkan dari negeri ini, dan kemerdekaan Hongkong tidak diizinkan dalam situasi apa pun. Inilah inti yang tak dapat disentuh dalam 'satu negara, dua sistem'," kata Wang .

Pemerintah pusat memiliki keyakinan dan kesabaran dengan Hongkong. Sepanjang prinsip 'satu negara' tidak rusak, perbedaan-perbedaan dalam 'dua sistem' mutlak bisa ditoleransi dan dihormati," tambahnya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.
Parlemen Cina bulan lalu membuat interpretasi yang jarang dilakukan mengenai Hukum Dasar, konsitusi mini Hongkong, yang secara efektif melarang anggota parlemen pro-kemerdekaan menjabat di sana.
Dalam komentar terpisah dari wawancara yang sama dan disiarkan oleh kantor berita negara Xinhua Jumat malam, Wang mengatakan interpretasi tidak merusak kemandirian sistem legal Hongkong, tetapi bahwa kemandirian tidak dapat membatasi kemampuan parlemen Cina untuk menginterpretasikan Hukum Dasar tersebut.
Hongkong kembali ke China berdasarkan perjanjian "satu negara, dua sistem" yang menjamin kebebasan dan otonomi luas, termasuk sistem hukum yang terpisah pada 1997. Namun, kini Partai Komunis yang berkuasa di Beijing menjadi pemegang kendali utama, dan sejumlah orang Hongkong mencemaskan peningkatan campur tangan mereka mengenai pihak-pihak yang punya pendapat berbeda.

http://m.rimanews.com/internasional/asia/read/20170101/312250/Partai-Komunis-Cina-ingatkan-Hongkong-untuk-tak-coba-coba-merdeka