Politikus Eko Patrio, korban pencatutan nama oleh media abal-abal, saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/12). Dewan Pers akan memberlakukan sertifikasi media massa mulai 9 Februari nanti.
Banyaknya kabar bohong (hoax) yang bertebaran akhir-akhir ini, mempercepat langkah Dewan Pers memberlakukan sertifikasi media massa.

Menurut Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo Dewan Pers akan memberlakukan sistem verifikasi media massa, mulai 9 Februari 2017, bersamaan dengan Hari Pers Nasional.

Verifikasi ini guna menertibkan media online abal-abal yang tidak terdaftar, melanggar kaidah jurnalistik, dan memerangi hoax yang tersebar melalui media abal-abal.

"Jangan sampai kebebasan pers ini diisi oleh pencoleng-pencoleng kebebasan pers," Kata Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo kepada Katadata, Rabu (4/1).

Dengan adanya verifikasi ini, harapannya publik dapat mengakses berita media profesional dan dapat meminimalisasi perkembangan berita-berita hoax.

Selama ini, menurut Stanley, media abal-abal cenderung dipercaya masyarakat.

Menurut catatan Dewan Pers, total ada 43.400 media online di Indonesia, namun hanya 234 media yang terdaftar di Dewan Pers.

Media abal-abal, umumnya tak menyertakan alamat redaksi dan tak memiliki awak redaksi.

Mereka sembarangan mencomot dan mengubah berita dari media lain, tanpa menyertakan sumber berita.

Media tersebut kebanyakan menyebarkan berita bohong melalui media sosial. "Ini membahayakan," ujar Stanley seperti dinukil dari metrotvnews.com.

Salah satu kasus pemberitaan asal-asalan ini menimpa politikus Eko Patrio. Anggota Fraksi PAN itu disebut menyatakan bahwa penangkapan teroris beberapa waktu lalu hanya pengalihan isu.

Media yang lolos verifikasi akan mendapat logo khusus. Verifikasi itu akan berwujud barcode, yang akan ditempelkan pada media cetak dan online.

Barcode itu dapat dipindai dengan telepon pintar yang akan terhubung dengan data Dewan Pers. Barcode ini merupakan hasil kerja sama Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kini sedang dalam tahap penyelesaian.

"Jadi barcode itu bukan berbentuk yang garis-garis, tetapi kotak-kotak, yang menampilkan penanggung jawab media itu siapa, alamatnya di mana," katanya seperti dipetik dari antarasumsel.com.

Dengan adanya barcode ini, diharapkan tak akan ada lagi media yang seperti Obor Rakyat, yang sempat diadukan ke Dewan Pers.

Sepanjang tahun lalu, Dewan Pers menerima 750 aduan dari publik terkait media massa. Dari jumlah itu, 90 persen dari aduan tersebut untuk media arus utama.

Sisanya media abal-abal. "Sebagian besar dari masyarakat, nomor dua dari birokrasi," ujar dia kepada Antara.

Stanley memaparkan, aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Sementara sebagian besar aduan mengenai kesalahan kode etik jurnalistik dan perilaku wartawan.

Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informasi saat ini ada sekitar 700-800 ribu situs yang menyebarkan kabar bohong di internet.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan mengevaluasi media online. "Kita harus evaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita- berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah," kata Presiden.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...tifikasi-media

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ulah 'curut' yang berbuntut penangguhan kerja sama

- Penerimaan pajak masih rendah meski ada amnesti pajak

- Penjara Filipina diserang, 158 napi melarikan diri