JPNN.Com - Keterlambatan gaji dirasakan kalangan pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Magelang. Keterlambatan pembayaran gaji akibat penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru itu dikeluhkan kalangan pendidik di salah satu sekolah.

Keterlambatan gaji berdampak pada kinerja pendidik di sekolah negeri. Bahkan ada guru perempuan yang minta ongkos ke suaminya untuk berangkat mengajar.

“Tidak diketahui pasti kenapa gaji bulan ini kok telat. Untuk berangkat ke sekolah terpaksa harus meminta ongkos ke suami,” keluh salah seorang guru di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Tidak hanya guru, PNS dan anggota DPRD Kabupaten Magelang juga mengalami hal serupa. Gaji mereka mengalami keterlambatan hingga belum diketahui pasti sampai kapan.

Di lembaga legislatif terdapat 50 anggota dewan dari berbagai daerah pemilihan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono mengatakan, saat ini APBD 2017 belum disahkan.

Eksekutif dan legislatif baru membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan pada pekan depan baru masuk ke Pansus APBD. “Dijadwalkan 30 Januari APBD 2017 ditetapkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, keterlambatan APBD karena pembahasannya menunggu struktur pejabat OPD baru 2017. Sementara pelantikan pejabat OPD baru dilakukan pada pekan lalu. “Kami mengajak eksekutif untuk mempercepat pembahasan ini,” ujarnya.(ady/dem/jpg/ara/jpnn)

Reporter: ara/jpnn
http://www.jpnn.com/news/telat-gajia...ru-minta-sangu