Bekasi - Kasus pembentakan terhadap Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu membuat marah para anggota sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gema Keadilan, Rabu (4/1) petang.

Perwakilan DPD Gema Keadilan Kota Bekasi, Jawa Barat ini, mendatangi lokasi Apartemen Grand Kamala Lagoon, di Jalan KH Noer Ali, Bekasi Selatan untuk meminta klarifikasi manajemen PP Properti.

"Tujuan kami datang ke sini untuk meminta klarifikasi terkait pembentakan yang dilakukan petugas keamanan terhadap Wakil Wali Kota Bekasi," ujar Ketua DPD Gema Keadilan Kota Bekasi, Afrinal.


Namun, upaya untuk menemui manajemen PP Properti, pengembang Apartemen Grand Kamala Lagoon, mendapat hambatan dari petugas keamanan yang telah bersiaga di jembatan masuk apartemen.

Bahkan, salah satu petugas satpam membantah terjadinya perlakuan tidak menyenangkan kepada Wakil Wali Kota Ahmad Syaikhu.

"Kami sangat kecewa dengan pihak Grand Kamala Lagoon yang telah membentak Wakil Wali Kota Bekasi. Saksinya banyak, ada Satpol PP Kota Bekasi, ajudan Wakil Wali Kota, teman-teman media," tuturnya.

Dengan kejadian ini, Gema Keadilan Kota Bekasi mendesak DPRD setempat untuk membuat Pansus terkait insiden pegawai yang tertimpa puing tangga darurat di apartemen tersebut. "Kami akan mengawal kasus ini," katanya.

Sempat terjadi perseteruan antara perwakilan Ormas Gema Keadilan dengan petugas satpam apartemen.

Beruntung, aksi ingin merangsek masuk ke dalam dapat dicegah oleh Kasat Sabhara Polrestro Bekasi Kota, AKBP Karosekali.
Karosekali meminta perwakilan massa agar tenang dan tidak bersikeras masuk ke dalam apartemen.

"Di dalam masih dilakukan proses evakuasi terhadap satu pekerja. Ini yang lebih penting," ujarnya.

Ucapan Kasat Sabhara ini membuat perwakilan Gema Keadilan mengurungkan niat merangsek masuk ke dalam apartemen.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan akan mengevaluasi kejadian runtuhnya tangga darurat dari lantai 33 hingga ke lantai basement.

"Mau dievaluasi, ada kemungkinan kesalahan manusia. Kalau ditemukan kesalahan fatal akan kami tindaklanjuti," ujar Ariyanto.

Dia mengungkapkan, PP Properti mendirikan apartemen di pinggir Tol Jakarta-Cikampek tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini pun yang akan menjadi pertanyaan bagi Anggota DPRD Kota Bekasi kepada PP Properti.

Hingga sore ini, korban diduga telah tewas tertimpa puing bangunan, belum berhasil dievakuasi petugas. Petugas "rescue" Basarnas DKI Jakarta masih berupaya mengevakuasi korban.




http://www.beritasatu.com/megapolitan/407779-wakil-wali-kota-bekasi-dibentak-organisasi-sayap-pks-tidak-terima.html