JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengapresiasi langkah yang diambil Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menunda kerja sama militer dengan Australia. Hal itu dilakukan TNI karena adanya dugaan pelecehan TNI oleh pihak Australia.

Menurut Bobby, sebagai partner, semestinya Australia menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar, bukan malah melecehkan.

"Militer Australia ini mungkin iri dengan kemampuan TNI kita, lomba menembak di kandang sendiri saja kalah, sudah bagus perwira kita mau sharing di sana," tulis Bobby melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Ia menuturkan, bila dugaan pelecehan terhadap TNI itu terbukti benar, maka hal itu menunjukkan iktikad yang buruk dan provokatif bagi keberlangsungan kerja sama bilateral dengan Indonesia.

Politisi Oartai Golkar itu menambahkan, Komisi I juga akan menanyakan hal tersebut kepada TNI saat rapat kerja pada masa sidang berikutnya.

"Saya masih berharap ini adalah kesalahpahaman, tetapi kiranya benar ada pelecehan, bukan hanya penghentian kerja sama, kalau perlu langkah-langkah diplomatik harus dilakukan," lanjut dia.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak. Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

http://nasional.kompas.com/read/2017...kemampuan.tni.

Sebelumnya...

Kerja Sama Militer Indonesia-Australia Dihentikan, Tak Pengaruhi Hubungan Bilateral

KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra memperkirakan tak akan ada dampak yang terlalu besar terkait penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF) terhadap hubungan bilateral kedua negara.

"Saya kira tidak terlalu berpengaruh terhadap militer Indonesia," kata Supiadin melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

"(Juga) tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan bilateral karena kerja sama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia-Australia,", sambungnya.

Hingga saat ini, belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut. Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Jika alasan tersebut benar, Supiadin menilai langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, dalam mengadakan kerja sama antarnegara, masing-masing negara harus memegang teguh prinsip-prisip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Kalau salah satu dari ketiga prinsip di atas dilanggar, maka TNI berhak menghentikan kerja sama yang sudah dibuat," ucap Purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu.

"Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI," kata Supiadin.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

"Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak," ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1)

http://nasional.kompas.com/read/2017...gan.bilateral.