Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta
Sumarsono (Soni) berencana merampingkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi. Ada kurang
lebih 1.060 Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang akan dihapuskan.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) mengaku bahwa rencana
tersebut persis yang dia lakukan pada 2 Januari
2015 lalu. "Ya, memang kita kan mengubah
struktur organisasi. Ini persis seperti yang saya
lakukan pada 2 Januari 2015," kata Ahok kepada
wartawan usai blusukan di daerah Cilincing,
Jakarta Utara, Senin (2/1/2017).

Waktu itu, kata Ahok, dia mengurangi hampir
2.000 jabatan. Tahun ini ada sekitar 1000
jabatan lagi yang akan dihilangkan. "Kami kan
pengin makin ramping, sehingga pejabat
bekerjanya sungguh-sungguh," kata dia.

Menurut Ahok, bila SKPD di Pemprov DKI tak
dirampingkan, maka akan berdampak banyak
pegawai yang menganggur. Bahkan jumlah
pegawai yang nganggur tersebut jumlahnya
seribu lebih.

"Kalau enggak (dirampingkan), pemain
cadangannya banyak. Yang nganggur banyak
nih, Eselon III, IV, seribu lebih menganggur,"
kata Ahok.

Sebelumnya Plt Gubernur DKI Soni meminta
masukan dari Ahok soal rencana perampingan
SKPD di lingkungan Pemprov ini. Namun hingga
pekan lalu, dia belum menerima masukan dari
Ahok.

"Saya belum terima responsnya. Yang penting
bagi saya bagian dari etika administrasi
pemerintahan seorang Plt tidak dilarang untuk
kemudian memperoleh berbagai input tentunya,
terutama dari gubernur nonaktif," kata Soni.

Menurut Sumarsono konsultasi ini dilakukan
agar ketika selesai cuti, Ahok dan Djarot sudah
'nyambung' dengan susunan satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) yang baru.
"Kalaupun enggak ada masukan, saya anggap
mungkin sudah setuju dengan apa yang kita
lakukan," lanjut Sumarsono.

Sumarsono akan memulai rotasi jabatan
tersebut pada 3 Januari 2017. Ia akan mengisi
posisi-posisi tersebut dengan pilihan terbaik.

"Menggunakan talent pool kemudian
assessment, sehingga posisinya pilihan terbaik.
Karena ada 1.060 yang harus dihapuskan. Tentu
kita mencari pejabat-pejabat yang terbaik. Ada
dewan jabatan melakukan itu, ada arahan saya.

Tetapi kami mendengarkan masukan-masukan
dari berbagai pihak, khususnya petahana,"
ucapnya.
(erd/dnu)


https://m.detik.com/news/berita/d-3386089/plt-gubernur-dki-akan-hapus-1060-skpd-ini-komentar-ahok