POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, menegaskan bahwa keberadaan tenaga kerja asing, khususnya dari China mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, Presiden UNI Asia Pacific Women’s Committee, periode 2015-2019 ini meminta DPR RI segera membuat pansus.

“Saya minta dibuat pansus aja deh, karena ini sudah mendesak dan sangat-sangat mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri,” ujar Mirah.


Mirah menekankan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak anti terhadap investasi asing. Ia pun mempersilakan investor asing untuk datang ke Indonesia.

“Silakan datang, sangat terbuka tangan kami. Namun apabila investasi asing berubah jadi invasi asing, ini akan menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara untuk melawan,” tegas Mirah.

Dari data yang diperoleh Mirah, gaji buruh kasar tenaga kerja asing sangat timpang dengan gaji tenaga kerja Indonesia. Gaji tenaga kerja asing di atas Rp 10 juta.

“Coba bayangin Rp 10 juta ke atas gaji mereka. Di satu sisi, gaji tenaga kerja Indonesia ada yang Rp 1 juta lebih, padahal levelnya sama. Mereka itu buruh-buruh kasar lho. Di data kami ada juga. Di sini ada sopir, ada juga yang namanya penggali pondasi,” imbuh Mirah.

Mirah juga meminta agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang menghapus kewajiban menggunakan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing ditinjau kembali.

“Karena ini berbahaya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu tentang Indonesia, bagaimana peraturan Indonesia, kalau dia tidak bisa Bahasa Indonesia,” pungkas Mirah.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf juga angkat bicara terkait keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Prof Asep, menyayangkan sikap Pemerintah Jokowi yang justru mengancam penyebar isu tenaga kerja asing di Indonesia.

“Rasanya aneh justru Jokowi sebagai Presiden justru mengancam untuk menangkap siapapun penyebar isu TKA Cina ilegal ini. Padahal pemerintah sendiri tidak memiliki data valid mengenai jumlah TKA asal Cina tersebut,” kata Asep Warlan Yusuf kepada wartawan, Senin (26/12).

Seharusnya, kata Asep, pemerintah memberikan penjelasan lengkap yang disertai data akurat kepada publik terkait keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Bukan malah mengancam orang-orang yang mempersoalkan keberadaan tenaga kerja asing.

(one/pojoksatu)

http://pojoksatu.id/news/berita-nasi...ar-rp-10-juta/




POJOKSATU.id, MANADO – Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan pernyataan terkait isu masuknya jutaan tenaga kerja asing di Indonesia. Ditegaskan, jumlah tenaga kerja asing di Nusantara tak lebih dari puluhan ribu.

Disebutkan Jokowi, pada dasarnya tenaga kerja asing hanya didatangkan saat awal pembangunan suatu proyek. Selanjutnya, akan dikerjakan tenaga kerja lokal.

“Mereka (tenaga kerja asing) hanya membantu persiapan (awal pembangunan proyek),” kata Jokowi di acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit lima dan enam serta PLTP Ulubelu Unit tiga di Kecamatan Tompaso, Minahasa, Sulut, Selasa (27/12).

Saat pekerja asing itu bekerja, sambung dia, tenaga kerja Indonesia diharapkan bisa menjiplak keahlian maupun teknologi mereka.

“Itu ada transfer pengetahuan dan teknologi. Lalu mereka pulang (ke kampung halaman),” imbuhnya.

Alasan tenaga kerja asing langsung pulang ke negara mereka, kata Jokowi, adalah gaji yang kecil di Indonesia. Sehingga, akan lebih masuk akal jika mereka pulang mengais rezeki di tempat kelahiran.

Dikatakan juga, mereka pasti juga lebih senang bekerja di negaranya sendiri karena faktor keluarga.

“Mereka (tenaga kerja asing) senang kerja di negara mereka sendiri karena dekat dengan keluarga,” tukasnya.

(uya/JPG)


http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/201...na-gaji-kecil/


ya memang klo korporasi ngerjain proyek di luar negaranya maka pekerjanya yang STA ataupun LTA bakal di gaji lebih dapat tunjangan ini itu rata2 2x gaji di negara asalnya

jadi asal bacot aja itu yang berujar gaji TKA disini lebih kecil