JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejumlah pihak mempertanyakan tindak lanjut aparat kepolisian atas laporan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam beberapa kasus yang berbeda.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, jika sejumlah laporan masyarakat yang meminta adanya proses hukum dan pertanggungjawaban pidana dari seorang Habib Rizieq dan kawan-kawannya atas dugaan melakukan tindak pidana tidak segera diproses, maka publik bisa menduga negara lemah terhadap kelompok Habib Rizieq.

"Publik bisa mempersepsikan negara masih lemah menghadapi kelompok Habib Rizieq dan kawan-kawannya. Negara masih mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat diberikan pelayanan penegakan hukum dengan 'hak privillage' dan sebagainya," ujar Petrus kepada Netralnews.com, Kamis (29/12/2016).

Karena itu pihaknya meminta agar Bareskrim Mabes Polri segera mengagendakan dimulainya suatu penyelidikan atas laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Habib Rizieq dan kawan-kawan.

"Perlunya diagendakan segera suatu proses hukum terhadap Habib Rizieq, dan kawan-kawan, semata-mata atas dasar pertimbangan aspek rasa keadilan masyarakat, karena hukum tidak memberikan 'hak privillage' kepada warga negara tertentu dalam negara hukum dan eksistensi negara hukum harus tetap dikedepankan," ujar Petrus.

Beberapa dugaan tindak pidana yang menyeret nama Habib Rizieq di antaranya, pelaporan Sukmawati Soekarnoptri, terkait dugaan Habib Rizieq telah menghina tokoh Proklamator Bung Karno, selaku penggali Pancasila, khususnya tentang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, ada juga laporan terhadap Habib Rizieq dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), tentang dugaan penistaan terhadap agama Kristen, maupun laporan dari kelompok masyarakat lainnya di Bareskrim Polri.

"Kita percaya bahwa Polri sedang berbenah diri, namun berhadapan dengan tugas-tugas negara yang begitu berat, apalagi berhadapan dengan kelompok yang mencoba mendikte kekuasaan negara untuk memenuhi kehendaknya secara melawan hukum," ungkap Petrus.