JawaPos.com - Lima lembaga dan pemerintah daerah di Jawa Barat mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yakni sebagai pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik 2016.

Group Head Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Wilayah I KPK, Hery Nurudin mengatakan, ada 5 lima peraih penghargaan LHKPN Award 2016. Di mana 3 di antaranya mewakili pemerintah daerah, 1 mewakili DPRD, dan 1 mewakili BUMD

Adapun kelima peraih penghargaan LHKPN 2016 tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Pangandaran dan Bank BJB.

"Yang 3 itu antara lain, pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemkab Purwakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan DPRD Kabupaten Pangandaran mewakili DPRD, dan Bank bjb mewakili BUMD," katanya di Grand Royal Panghegar, Bandung, Rabu (14/12).

Dikatakan Hery, pemberian penghargaan tersebut telah melalui beberapa tahapan dan kriteria yang diterapkan oleh KPK. Di antaranya tingkat kepatuhan, penerapan regulasi, dan penerapan sanksi.

KPK memastikan akan ada penerapan sanksi kepada penyelenggara negara maupun wajib LHKPN yang tidak patuh terhadap pelaporannya. Salah satunya dengan penahanan dan pemotongan tunjangan. Termasuk juga menunda promosi dan kenaikan pangkat.

"Kita harapkan dengan pemberian penghargaan ini bisa jadi triger bagi Pemda yang lain, maupun BUMD untuk bisa mengoptimalkan LHKPN dengan lebih bagus. Kepatuhannya naik, dan bisa ditertibkan aturannya lebih implementatif dan ada sanksinya," pungkasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

sumber

patut diteladani