Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lebih bernuansa politik daripada hukum. Selain itu, kasus penistaan agama tersebut sudah dipolitisasi.

"Saya melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya. Saya kira ini pelajaran bagi demokrasi kita. Ini politisasi tingkat tinggi makanya masuk hukum," kata Refly saat dihubungi, Kamis (28/12).

Meski ada massa yang berdemo, dia berharap, hakim sidang kasus penistaan memutuskan dengan adil dan benar tanpa adanya tekanan pihak manapun. Jika ada tekanan terhadap hakim, maka persidangan tak berjalan dengan adil.

"Saya berharap hakim bisa fair dan tanpa tekanan. Baik dari penguasa maupun dari publik. Karena tekanan apapun dalam hukum, itu tidak baik," ujarnya.

"Kasus ini juga menjadi ujian bagi independensi hakim. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan independensi," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia menilai seharusnya Calon Gubernur DKI Jakarta petahana diberikan teguran keras terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, mantan bupati belitung timur tersebut sudah meminta maaf.

"Di satu sisi ada pelanggaran etika. Dari sisi etik keliru. Itu sanksinya administrasi misalnya teguran Mendagri dan dia sudah minta maaf," tukasnya.

https://www.merdeka.com/jakarta/kasus-penistaan-agama-ahok-disebut-politisasi-tingkat-tinggi.html

Mudah sekali melihat bahwa kasus ini sarat dengan politisasi, terutama kepentingan menjegal Ahok, sang lawan koruptor. Tentu saja, pihak yang menjegal adalah temannya koruptor, meski berkedok agama. Semoga kebenaran akan menunjukkan wajahnya dan ke depannya hukum bisa benar2 menjadi panglima di negeri ini dan tidak tunduk pada kepentingan politik kotor....