WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan, pasrah anggaran untuk gaji sopir, dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri di APBD DKI 2017.
Meskipun kebutuhan sopir itu memang usulan anggota dewan karena kebutuhan.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan bahwa dirinya mengaku, pasrah jika anggaran tersebut dihapus.
Padahal keberadaan sopir tersebut cukup dibutuhkan.
"Selama ini, saya pakai sopir, karena memang butuh. Mobilitas anggota dewan juga termasuk tinggi. Karena sering harus turun ke masyarakat," kata Syarif ketika dihubungi Warta Kota, Selasa (27/12/2016).
Namun, selama ini, ia mengeluarkan koceknya sendiri untuk menggaji sopir. Karena itu, jika anggaran itu diajukan, maka bisa membantu pengeluaran untuk biaya gaji sopir itu.
"Yang terpenting, saya pastikan, bahwa anggaran itu bukan anggaran siluman. Karena muncul setelah kami bahas bersama-sama dengan eksekutif. Lalu diajukan ke Kemendagri. Kalau dihapus, ya kami lapang dada, pasrah saja," katanya.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI, Judistira Hermawan. Bahwa anggaran gaji sopir diajukan atas aspirasi seluruh dewan.
"Butuh nggak butuh itu relatif. Karena selama ini bagi anggota dewan, tidak mendapatkan biaya sopir, servis mobil maupun bbm. Jadi sah-sah saja mengajukan anggaran tersebut," katanya.
Apalagi, lanjut politisi Golkar itu, sudah bertahun-tahun gaji anggota DPRD DKI tidak naik.
Sementara kebutuhan pengeluaran anggota dewan cukup besar.
"Pengeluaran yang cukup besar kan salah satunya untuk konstituen. Selama ini kami pakai gaji sendiri. Memang untuk reses ada anggarannya, tapi kan itu kegiatan formal. Sementara banyak kegiatan warga untuk pertemuan informal, dimana sifatnya mendesak," katanya.
Karena itu, ia meminta kepada seluruh anggota dewan bersabar. Rencananya anggaran itu akan diajukan lagi tahun depan setelah dibuatnya payung hukum. ‎
Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI, Muhamma Yuliadi, mengatakan bahwa penghapusan anggaran gaji sopir pada APBD DKI 2017, karena tidak memiliki payung hukum.
Namun, saat itu, anggota dewan untuk menganggarkan terlebih dahulu sambil menunggu payung hukum.
"Memang, usulannya dari semua anggota dewan. Tadinya mau dianggarkan lebih dahulu sambil menyiapkan payung hukumnya. Tapi, Kemendagri tidak menganggarkannya sebelum payung hukum itu dibuat," kata Yuliadi dihubungi Warta Kota, Selasa (27/12/2016).
Namun, jika memang tetap ingin dianggarkan, maka bisa diusulkan tahun depan.
Meski, payung hukum tetap harus dibuat terlebih dahulu.
"Anggaran yang diajukan Rp 4 miliar. Untuk gaji sopir DPRD, yang akan dijadikan tenaga kontrak atau setara PHL(Pekerja Harian Lepas). Gajinya sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI 2017, Rp 3,3 juta per bulan," katanya.
Selama ini, seluruh anggota DPRD telah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas berupa Toyota Corolla Altis.
Status kendaraan tersebut hanya pinjam pakai.
Namun, anggota dewan tidak mendapat uang untuk bahan bakar, uang pemeliharaan, dan asuransi mobil.
"Untuk anggaran kolam ikan juga Kemendagri hapus. Karena tidak sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) tahun 2017. Jadi, dianggap sebagai kegiatan baru,"katanya.
Anggaran tersebut sebesar Rp 579.024.617. Namun, bisa diajukan kembali pada APBD 2018 nanti.‎
Seperti diketahui, anggaran belanja Sekretariat DPRD DKI Jakarta dalam APBD 2017 sebesar Rp 194.456.464.499.
Jumlah tersebut terdiri dari Rp 144.249.355.499 untuk belanja langsung dan Rp 50.207.109.000 untuk belanja tidak langsung‎

http://wartakota.tribunnews.com/2016...pus-kemendagri




turun ke masyarakat mana pak kalo gubernur yg jadi tersangka gw uda liat turun langsung nih pak, masa kalah sama tersangka sih pak kolam ikan juga batal renovasi alamat batal makan lobster dah