JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) menilai, jika nantinya hakim mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maka akan menjadi jurisprudensi yang membenarkan kampanye dengan mempolitisasi ayat dan SARA.

"Jika hakim membenarkan dan mengabulkan dakwaan jaksa, maka akan menjadi jurisprudensi yang membenarkan kampanye dengan mempolitisasi ayat dan SARA, bukan menawarkan visi, misi, dan program," kata AMSIK dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Pasalnya, dalam tanggapan JPU terhadap nota keberatan Ahok dan tim penasehat hukumnya pada sidang kedua Selasa (20/12/2016) lalu, jaksa malah menyalahkan tuntutan Ahok yang menolak oknum politisi dan tim sukses kandidat lain yang berkampanye dengan memakai isu SARA dan politisasi ayat, bukan beradu visi, misi, dan program.

Selain itu jaksa juga mengatakan bahwa Ahok merasa benar sendiri karena menuntut kandidat lain agar adu program, bukan mengggunakan Surat Al Maidah 51.

"Bagi kami, tanggapan jaksa itu menyesatkan karena dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harusnya perdebatan dan alasan pemilihan terkait visi, misi, dan program para kandidat, bukan permainan isu SARA dan adu ayat," jelas AMSIK.

Karena itu AMSIK sangat menyesalkan JPU yang telah kehilangan logika dalam menyampaikan argumen hukumnya. Hal tersebut dinilai AMSIK juga merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum di negara ini.

"Hal ini bukan hanya menunjukkan jaksa tidak profesional, tapi membahayakan “due process of law” dan merupakan preseden buruk pada penegakan hukum yang berkeadilan untuk kasus-kasus yang berdimensi politik pada masa-masa yang akan datang," tegas AMSIK.

http://www.netralnews.com/news/hukum...ara.dibenarkan

Biar gak pusing gimana masa depan bangsa ini.. udah gimana kalau pilkada ditentukan cara adu otot aja sekalian..