Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden RRT Xi Jinping di Beijing, Tiongkok (Maret 2015).
Presiden Joko "Jokowi" Widodo sedang berusaha meluruskan desas-desus soal masuknya 10 juta pekerja asal Tiongkok. Kurang dari sebulan, sudah dua kali Jokowi menjelaskan perkara ini di hadapan khalayak.

"Jadi 10 juta yang datang ke Indonesia itu turis, bukan pekerja. Ini harus digarisbawahi, karena isu di media sosial dipelesetkan," kata Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam forum sosialisasi program pengampunan pajak tahap kedua, di Balikpapan, Kalimantan Timur (5 Desember 2016). Sepuluh hari sebelumnya (26 November 2016), Jokowi juga mengemukakan hal senada, dalam forum serupa di Makassar, Sulawesi Selatan.

Wajar bila Jokowi berusaha menjelaskan perkara ini. Pasalnya, paling tidak setahun terakhir, isu tenaga kerja Tiongkok ini sudah merayap di media sosial. Sebagian khalayak internet malah memamah desas-desus ini sebagai kebenaran.

Pelontar isunya pun tak tanggung-tanggung, misal Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd, 1,14 juta pengikut). Pakar hukum tata negara itu pernah bikin serial kicauan soal imigran gelap yang masuk Indonesia (15 Juli 2016).

"Pekerja China yang konon akan datang sampai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti takkan kembali ke China."

Kalimat itu termuat dalam serial kicauan @YusrilIhza_Mhd, disambut 330-an retweet. Beberapa media juga menjadikan serial kicauan mantan menteri dalam dua kabinet berbeda itu sebagai rujukan.
7. Pekerja China yg konon akan datang sampai 10 juta itu jelas tdk mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mrk pasti takkan kembali ke China
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) July 15, 2016
Aktivitas sejumlah situs abal-abal ikut mengatrol isu masuknya pekerja Tiongkok.

Nyaris tiap hari kita disuguhi judul-judul bombastis, yang cenderung menyesatkan --bila tak mau disebut bohong. Mirisnya, laman-laman macam itu kerap pula dibagikan sebagian pengguna media sosial.

Tangkapan layar laman artikel sejumlah situs, yang ikut memanaskan isu seputar pekerja Tiongkok. Kiri atas: PosMetro.co, 12 Oktober 2016. Kanan atas: LingkaranNews, 22 Juli 2016. Kiri bawah: Liputan77.com, tanpa tanggal; Eramuslim.com, 23 Juli 2016.
Bukan cuman itu. Isu eksodus warga Tiongkok juga berkelindan dengan pelbagai kabar bohong dan topik lain.

Satu contoh, terjadi November silam, kala sejumlah orang berperawakan tegap dengan paras khas Asia Timur disebut sebagai tentara Tiongkok. Foto mereka sedang memesan makanan di satu gerai restoran cepat saji di Cinere, Depok, menjalar lewat media sosial.

Desas-desus pun beredar. Mereka disebut punya agenda melancarkan penyerbuan tenaga kerja Tiongkok. Bahkan, orang-orang dalam foto itu dituding sebagai tentara khusus, dengan tugas mengawal kasus dugaan penodaan agama, yang membelit Gubernur DKI Jakarta (nonaktif), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Faktanya, mereka bukan dari Tiongkok, melainkan Singapura. Mereka adalah perwira Singapura yang menjadi tamu resmi negara, sebagai siswa di Lemhanas, Sesko TNI, dan Sesko Angkatan.
Kerja sama pariwisata yang dipelintir
Bila menengok ke belakang, isu eksodus tenaga kerja Tiongkok ini berpangkal dari kesepakatan Jokowi dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, di Beijing, pada Maret 2015.

Saat itu, Indonesia meminta Tiongkok untuk menggiring sekitar 10 juta wisatawan ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pernah menceritakan pertemuan kedua kepala negara.

"Jadi Presiden Jokowi minta ke Presiden Cina Xi Jinping, boleh tidak kau mendorong supaya 10 juta datang ke Indonesia sebagai turis dalam kurun waktu ke depan ini," kata Luhut, dikutip Katadata (15 September 2016).

Dalam dua forum yang disebut di awal tulisan, Jokowi juga kembali menjelaskan konteks kerja sama bidang pariwisata itu. Saban tahun, kata Jokowi, ada 150 juta wisatawan asal Tiongkok. Dari angka tersebut, 70 persen di antaranya melancong ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Jokowi pun melirik data itu sebagai potensi devisa negara. Menurut Jokowi, Indonesia punya berbagai potensi, mulai dari keindahan alam hingga budaya, yang bisa jadi daya tarik wisata sekaligus mendongkrak devisa.

"Kita fokus dan serius mengerjakan ini agar turis-turis masuk negara kita. Kita akan mendapat devisa yang sangat besar," ujarnya.

Merujuk penjelasan itu, tiada berlebihan bila menyebut isu 10 juta warga Tiongkok telah dipelesetkan dan berkembang sedemikian rupa.

Perihal itu juga dijelaskan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. Menurut Menteri Hanif, isu 10 juta tenaga kerja Tiongkok itu sekadar isapan jempol, yang tersebar dengan memelesetkan data target wisatawan.

Data Kementerian Tenaga Kerja juga menunjukkan bahwa populasi pekerja Tiongkok, tak sebesar desas-desus yang beredar.

Hingga November 2016, hanya ada 74.183 pekerja asing di Indonesia. Dari angka itu, Tiongkok memang mendominasi, tetapi angkanya hanya 21.271 orang.

Total pekerja asing itu hanya mencapai 0,0027 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (sekitar 257 juta). Bila disandingkan dengan jumlah angkatan kerja Indonesia (128 juta), persentase pekerja asing hanya sekitar 0,05 persen.

Pun sebaliknya, populasi pekerja Tiongkok di Indonesia lebih kecil bila dibanding dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tirai bambu itu --mencapai angka 153 ribu.

Jangan heran bila Menteri Hanif berkesimpulan, "Indonesia-lah yang sebenarnya menyerang China dari sisi tenaga kerja, bukan sebaliknya."
Berikut Data Pekerja Asing di Indonesia Tahun 2016 Berdasarkan Asal Negara (Data Hingga November 2016). [URL="https://S E N S O RHo1As2wLFp"]pic.twitter.com/Ho1As2wLFp[/URL]
— Kementerian Naker (@KemnakerRI) December 20, 2016 Adakah TKA di IDN? Ada! 70 Ribuan. Apakah itu Serangan? Bkn! Beberapa Tahun Sblmnya jg Segitu. Itu = 0,05% dr Angkatan Kerja Nasional Lho! [URL="https://S E N S O RyYWVEoWpGu"]pic.twitter.com/yYWVEoWpGu[/URL]
— Kementerian Naker (@KemnakerRI) December 20, 2016 Lebih Besar Mana Pekerja Asing di Indonesia dgn TKI yang Bekerja di Luar Negeri? Ini Datanya! [URL="https://S E N S O RuEjdlyrpEp"]pic.twitter.com/uEjdlyrpEp[/URL]
— Kementerian Naker (@KemnakerRI) December 20, 2016
Meski begitu, perlu pula mencatat celah dalam kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bidang pariwisata. Celah itu terletak pada kebijakan bebas visa yang diterapkan Indonesia demi memikat wisatawan Tiongkok.

Dalam beberapa kasus, kebijakan bebas visa itu kerap disalahgunakan. Alih-alih berwisata sejumlah warga Tiongkok kedapatan melakukan pekerjaan ilegal.

Semisal, pembekukan empat warga Tiongkok karena menanam cabai secara ilegal nan berbakteri di Bogor, Jawa Barat. Kasus lain adalah penangkapan lima "wisatawan" lain di Meulaboh, Aceh, karena bekerja sebagai tukang las kapal penambang emas.

Merujuk data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sepanjang Januari sampai Juli 2016 ada 1.180 kasus pelanggaran kebijakan bebas visa yang dilakukan warga Tiongkok. Angka itu merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan negara lain --kebijakan bebas visa berlaku untuk 169 negara.

Demi menutup celah itu, agaknya kebijakan bebas visa perlu dilengkapi pengawasan ketat.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...erbu-indonesia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Mengapa fatwa MUI dilarang dijadikan rujukan bertindak?

- Polisi Turki tembak mati duta besar Rusia di Ankara

- Jaksa tolak pembelaan Ahok