Tarik ulur penghapusan Ujian Nasional (UN) berujung di keputusan Presiden Joko Widodo. Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan menghentikan sementara Ujian Nasional tahun ajaran 2016-2017, Presiden memutuskan agar Ujian Nasional tetap berjalan dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan.

Keputusan Presiden diambil dengan mempertimbangkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), yang menyatakan bahwa pendidikan Indonesia berada di jalur yang benar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PISA memprediksi pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mempunyai pendidikan terbaik di dunia.



"Presiden betul-betul menginginkan agar siswa kita itu bukan hanya menjadi petarung dalam tingkat lokal, tetapi juga bisa bersaing pada tingkat internasional," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, melalui laman Sekretariat Kabinet, Senin (19/12) petang.

Pramono menambahkan Presiden menginginkan agar Ujian Nasional bisa menjadi tolok ukur kemajuan siswa. Agar lebih merata, ujian sekolah akan memasukkan kisi-kisi beberapa mata pelajaran secara nasional.

Jika Ujian Nasional tidak diberlakukan, Pramono mengatakan, akan muncul kesenjangan baru antar sekolah. "Sehingga yang sekarang berlaku, tetap diberlakukan," ujar Pramono.

Ujian Nasional diberhentikan sementara karena dianggap tak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong kemampuan siswa secara utuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti moratorium Ujian Nasional (UN) pada 2017.


Jeda Ujian Nasional menurut Nawa Cita
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy memaparkan delapan alasan saat memutuskan jeda sementara Ujian Nasional, yaitu:

Pertama, moratorium UN sesuai dengan visi Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, tepatnya program prioritas nomor delapan. Jokowi menginstruksikan untuk melakukan evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan seperti UN.

Kedua, moratorium UN sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2596/2009 yang inti putusannya pemerintah wajib membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan menjamin kualitas guru.

Ketiga, rencana wajib belajar 12 tahun. Upaya pemenuhan seluruh siswa dapat melanjutkan dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA serta menghindari siswa putus sekolah (drop out).

Keempat, hasil UN tak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong kemampuan siswa secara utuh.

Kelima, cakupan UN terlalu luas sehingga sulit diselenggarakan dengan kredibel dan bebas dari kecurangan.

Keenam, UN sudah tak berimplikasi langsung pada siswa karena tak lagi dikaitkan dengan kelulusan. Pemerintah meyakini, berdasarkan hasil kajian, UN cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah.

Ketujuh, UN cenderung membawa proses belajar pada orientasi belajar yang salah, karena sifat UN hanya menguji ranah kognitif, beberapa mata pelajaran tertentu. UN telah menjauhkan diri dari pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan praktik penulisan essai sebagai latihan mengekspresikan pikiran dan gagasan anak didik.

Kedelapan, jika digunakan sebagai alat pemetaan mutu, UN bukanlah alat pemetaan yang tepat. Pemetaan mutu yang baik menuntut instrumen yang berbeda dengan instrumen UN. Pemetaan mutu tidak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa. UN pada hakikatnya harus terkait dengan kelulusan dan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.


Rupa-rupa ujian sekolah
Uji kompetensi siswa telah mengalami berbagai perubahan. Sebelum tahun 1969, sistem ujian akhir yang diterapkan disebut dengan Ujian Negara, berlaku untuk semua mata pelajaran. Ujian dan pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Pada periode 1972-1982, diterapkan sistem Ujian Sekolah di mana setiap atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian akhir. Soal dan hasil ujian semuanya ditentukan oleh masing-masing sekolah atau kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya menyusun dan mengeluarkan pedoman umum.

Kebijakan ujian akhir berubah lagi pada 1982-2002 yang mengenalkan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Pada EBTANAS kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai semester I (P), nilai semester II (Q) dan nilai EBTANAS murni (R).

Pada tahun 2002, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan yang menonjol antara UAN dengan EBTANAS adalah dalam cara menentukan kelulusan siswa, terutama sejak tahun 2003. Untuk kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.

Mulai 2005, pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP dan SMA Sedangkan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD sejak 2008/2009.