Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta kepada jajaran Polda agar apabila ada penggeledahan oleh penegak hukum lain, harus seizin dirinya. Apa tanggapan KPK?

"KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengikuti KUHAP dan aturan yang bersifat khusus atau lex specialis di UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam perbincangan, Minggu (18/12/2016) malam.

Agus menekankan dalam hubungannya dengan Polri dan Kejaksaan, KPK melakukan koordinasi dan supervisi terkait sektor pemberantasan korupsi.

"Kita berharap semua institusi mendukung upaya pemberantasan korupsi," ujar Agus.

(Baca Juga: Penjelasan Polri Soal Instruksi Geledah di Kantor Polisi Harus Izin Kapolri)

Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menganggap wajar adanya surat tersebut. Menurutnya, itu tak lain sebagai penegakan koordinasi dari pimpinan Polri ke jajaran di bawahnya.

"Saya belum melihat surat tersebut. Namun kalau benar bisa jadi itu hanya sebagai penegakan bahwa koordinasi selama ini sudah dilakukan dengan baik dan merupakan bagian dari supervisi dan koordinasi/monitoring serta pencegahan yang menjadi tugas KPK, selain penindakan," ujar Saut.

"Koordinasi semacam itu dengan pimpinan Polri bisa jadi guna mencapai hasil yang lebih efektif dan maksimal terutama dalam mengatasi ketidakpastian. Dalam hal ini KPK ingin melakukan penindakan. Ini proses yang wajar guna kepastian bagian pimpinan Polri tentang posisi atau kondisi jajaran di bawahnya," sambung Saut.

(fjp/dnu)


https://m.detik.com/news/berita/d-33...seizin-kapolri

Menyedihkan, bukti-bukti bisa dilenyapkan duluan. Proses izin ke kapolri pasti makan waktu beberapa hari. Disposisi dari polres ke polda, polda ke polri, polri ke kapolri. Komplotan calon tersangkanya bisa tau duluan