INILAH, Bandung - Lima lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terbaik tahun 2016, yaitu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Pangandaran, dan Bank BJB.

Group Head Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Wilayah I KPK Hery Nurudin mengatakan, ada beberapa kriteria yang diterapkan dalam pemilihan penghargaan tersebut. Kategori itu antara lain tingkat kepatuhan, penerapan reulasi, dan penerapan sanksi.

"Kami melihat tadi sebenarnya berimbang yaitu 96 koma sekian persen," kata Hery kepada wartawan di tengah Rapat Evaluasi Pengelolaan LHKPN, Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 Tahun 2015 dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik di Lembaga Eksekutif, Legislatif, BUMD se-Jawa Barat di Hotel Preanger, Bandung, Rabu (14/12/2016).

Hery melanjutkan, ada penerapan sanksi kepada penyelenggara negara maupun wajib LHKPN yang tidak patuh terhadap pelaporan harta kekayaannya. Salah satunya dengan penahanan dan pemotongan tunjangan termasuk juga menunda promosi dan kenaikan pangkat.

"Kita harapkan dengan pemberian penghargaan ini bisa jadi pemicu bagi Pemda yang lain maupun BUMD untuk bisa mengoptimalkan LHKPN dengan lebih bagus, kepatuhannya naik, dan bisa ditertibkan aturannya lebih implementatif dan ada sanksinya," katanya. [jek]

Sumure

JUARA PERENCANAAN = DIPUJA PUJI


JUARA ACTION = DIBULLY BULLY