Metrotvnews.com, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ingin ada evaluasi terhadap hak pilih anggota TNI setelah pemilu 2024. TNI akan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk kedewasaan berdemokrasi dari anggotanya.

 

Gatot mengatakan, pemilu 2024 dipilih karena semua berlangsung serentak, antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan kepala daerah.

 

"Saya ditanya kira-kira kapan kalau TNI memilih. Ya setelah tahun 2024 saja, setelah pemilihan Presiden dan seluruhnya kepala daerah, DPR, DPRD, jadi satu tahun 2024," kata Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

 

Menurut dia, 2024 baru sekedar evaluasi tentang kesiapan TNI. Gatot belum bisa memastikan apakah setelah itu TNI dapat ikut dalam pesta demokrasi. "Enggak tahu kapan, kan tergantung hasil evaluasi," ujar Gatot.

 

Gatot mengatakan, dalam evaluasi tersebut pihaknya akan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk kedewasaan berdemokrasi dari anggotanya. Ia belum melihat perlu tidaknya anggota TNI mendapatkan hak pilih di pemilu.

 

"Perlu atau tidaknya kan dievaluasi, 2024 nanti kita baru evaluasi perlu tidaknya. Sekarang kita belum tahu," kata dia.

 

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, evaluasi hak pilih TNI seyogyanya bisa dilakukan setelah pemilu 2019. Sebab, pemilu 2019 telah berlangsung serentak antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD.

 

"Kalau Panglima katakan 2024 dievaluasi, menurut saya evaluasi itu bisa di 2019. Karena pemilu serentak di 2024 itu sudah selesai masa transisi. Masa transisi itu kan sekarang untuk mencapai keserentakan full sempurna 100 persen itu di 2024," kata Lukman.


Menurut dia, ikutnya TNI di pemilu merupakan kemajuan demokrasi. Namun, kata Edy, semua harus dilihat dari hasil evaluasi, apakah masyarakat sudah siap, terutama TNI dalam menjaga netralitasnya.

"Polri juga seperti itu, nanti 2019 ini kita evaluasi," ujarnya.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ah-pemilu-2024

---

Kumpulan Berita Terkait REVISI UU PEMILU :

- Panglima Ingin Hak Pilih TNI Dievaluasi Setelah Pemilu 2024

- RUU Pemilu Kurang Mengakomodasi Afirmasi kepada Perempuan

- RUU Pemilu dan Jalan Tengah Pemerintah