Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Winarto menegaskan tidak ada tindak pidana pada interupsi dua kelompok ormas saat pelaksanaan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga pada Selasa 6 Desember 2016.

Menurutnya, tidak ada pembubaran paksa dalam agenda peribadatan yang ditolak oleh ormas yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunah (PAS) dan Dewan Dakwah Indonesia (DDI) seperti yang beredar di media sosial.

"Enggak ada penegakan hukum, karena memang tidak ada pembubaran pemaksaan," kata Winarto di Mapolrestabes, Jalan Jawa Kota Bandung Jawa Barat, Jumat 9 Desember 2016.

KKR dihentikan menyusul salah satu ormas tiba-tiba menggeruduk saat pelaksanaan ibadat. Ormas tersebut meminta KKR dibubarkan karena menduga pelaksanaan ibadat itu tanpa izin yang jelas.

Kapolrestabes menegaskan, insiden yang terjadi pada Selasa lalu tak seheboh apa yang muncul di media sosial.

"Bahwa isu yang kemarin itu sebenarnya tidak seperti heboh di media sosial," ungkapnya.

Winarto mengatakan, untuk menjunjung tinggi persamaan hak keagamaan masing masing, KKR tersebut akan kembali digelar di tempat yang sama.
"Kami sampaikan bahwa kegiatan kemarin KKR tanggal 6 Selasa lalu yang disebutkan dibubarkan oleh ormas itu rencananya akan digelar kembali oleh panitia KKR di tempat yang sama," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) Provinsi Jawa Barat, Athian Ali menuturkan, aksi penolakan tersebut dipastikan hanya soal kegiatan pelaksanaan, bukan soal keagamaan.

"Simpang siur itu di media sosial. Satu hal yang harus saya tegaskan. Saya pastikan enggak akan ada ormas Islam mana pun sampai melarang umat lain menjalankan apa yang menjadi keyakinannya," terangnya.

http://nasional.news.viva.co.id/news...n-natal-sabuga