Jakarta, HanTer - Tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bisa melenggang bebas, lantaran gubernur DKI Jakarta nonaktif itu didukung kuat oleh pengaruh kuat oleh kekuatan politik dan pemodal.

Hal ini dijelaskan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno yang juga mengungkapkan luasnya masalah ini.

"Karena jelas, kasus hukum yg membelit Ahok cukup berat dan dilematis. Ini melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat Indonesia, dan ini bukan semata tentang Ahok yang nyalon di Pilkada DKI, tapi menyangkut sakit hati umat Islam keseluruhan," ujarnya kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Menurutnya jika Ahok bebas di Pengadilan nanti pun bakal memicu kegaduhan.

"Taruhlah misalnya Ahok nanti dinyatakan bebas dan tak ada vonis salah di pengadilan, bisa dipastikan gelombang demonstrasi akan terus dilakukan umat Islam di Jakarta. Sebab, Banyak kasus penistaan agama serupa dijatuhi vonis dan hukuman. Sebut saja kasusnya Arswendo, Permadi, Lia Eden dan lain-lain. Umat Islam akan menjadikan penistaan ini sebagai kasus yang serius dan harus dituntaskan," paparnya.

Diterangkannya lagi kasus ini bakal berimbas kepada partai politik pendukung.

"Ataupun jika Ahok divonis bersalah oleh pengadilan, tentu banyak kalangan yang dirugikan terutama partai pengusung. Tapi menyebut bahwa ini menjadi tsunami politik bagi PDIP untuk 2019 mendatang cukup berlebihan. Ahok bukan kader PDIP, hanya Djarot yang sah menyandang sebagai kader PDIP.

Di luar itu, masih banyak kader PDIP yang memiliki performa dan kinerja ciamik. Sebut saja misalnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Tri Risma Walikota Surabaya. Dua kader PDIP yang cukup moncer dan memiliki personifikasi politik yang kalem dan santun. Tak seperti Ahok yang frontal," ulasnya.

Menurutnya lagi satu-satunya yang paling merugikan PDIP jika Ahok dinyatakan bersalah oleh pengadilan adalah PDIP kehilangan momentum politik di Pilkada DKI Jakarta dan akan kehilangan kesempatan untuk memenangi pilkada.

"Itu saja, selebihnya tak ada. Karena jika bicara dengan kaitan pemilu 2019, PDIP masih memiliki stok kader yang cukup banyak. Masih ada Jokowi yang memiliki elektabilitas mumpuni. Lantas, apakah ketika Ahok dipenjara akan menyeret Jokowi seperti kasus Nazarudin dengan Anas Urbaningrum? Ini merupakan kesimpulan terburu-buru dan spekulatif. Di negara ini hukum jadi panglima, tak bisa begitu mudah mengaitkan kasus Ahok ini dengan istana. Harus ada bukti nyata atas spekulasi itu semua. Sepertinya presiden clear dan tak melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum," ungkapnya.

Adi menambahkan, Ahok itu bukan siapa-siapa, dia hanya warga negara biasa yang kebetulan nyalon di Jakarta. Ia tak sehebat yang dibayangkan orang akan menyeret banyak pihak, termasuk istana, jika ia dipenjara.

"Meski begitu, secara ekonomi, para taipan ditengarai sudah menggelontorkan fulus agar Ahok menang di Pilkada Jakarta sangat dirugikan. Apalagi, jika pemenang di pilkada DKI nantinya tidak bersahabat dengan para taipan pro Ahok," pungkas Adi.


(Danial)
sumber

Ini murni kasus hukum. Terus yg menghembuskan isu SARA siapa donk?