JAKARTA--Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyurati Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Komisi Yudisial (KY) yang isinya meminta pengawasan dan pemantauan secara intensif terhadap perkara penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, perkara ini bakal segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Pemantauan dan pengawasan intensif diperlukan demi kualitas peradilan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Pedri Kasman, sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah‎, Senin (5/12).

Untuk itu, lanjutnya, harus dipastikan tidak terjadi pelanggaran etik oleh jaksa dan hakim yang menangani perkara ini dan menghindari intervensi dari pihak manapun.

"Bagi kami proses hukum yang berkualitas adalah sesuatu yang sangat urgent. Wibawa hukum harus kita jaga dengan menghadirkan proses hukum yang baik dan terpercaya.‎ Semoga Komjak dan KY bisa bertindak cepat dalam mengawasi kasus ini," harapnya. (esy/jpnn)
sumber

i

Semuanya kita ucapkan, allahumma ighfirlahum wa irhamhum wa afihim wa’fu anhum. Itu artinya, kita kaum santri ini punya amanat yang hebat, menegakkan keislaman dengan di berbagai sektor. Para kyai berjuang membela negara ini untuk berkuasa di negeri sendiri. Mengangkat senjata melawan Belanda, bukan murni karena kemerdekaan. Tapi lebih karena untuk meninggikan agama Allah li i’laai kalimatillah. Karena itu ada istilah perang sabil dan lain-lain.

Dengan demikian, organisasi seperti organisasi islam yang lain. Nahdlatul Ulama yang didirikan disini, penuh dengan kyai-kyai pejuang. Kyai-kyai yang non-kompromi dengan non-muslim. Kyai yang betul-betul steril dan agamanya itu betul-betul murni. Tidak mau syubhat dan lain-lain sampai Kyai Hasyim sendiri pernah melarang santrinya memakai celana, karena takut kemlondo. Takut tertular, bukan karena haram.

Untuk itu sewajarnya menjadi santri, khususnya kalangan Nahdliyin harusnya mempunyai komitmen yang hebat, keislamannya itu dipakai terus-menerus. Di masjid, dia beriman. Di pasar, dia beriman. Di jalan raya, dia beriman. Di gedung DPR, dia beriman. Di glanggang perpolitikan keimanannya dipakai.

Bukan sebagai santri yang keimanannya dipakai di masjid, ketika di pilkada dan berpolitik keimanannya dilepas. Persoalan menjadi sensitif, dan bisa dipertanyakan pada diri kita sendiri. Apa peran kita di dalam menyumbang peran keislaman di negeri ini, berperan apa?. Saya tidak berposisi sebagai hakim pemutus hukum, jika ada orang muslim memilih pemimpin sesama muslim pasti dibenarkan oleh agama, sekaligus dibenarkan oleh asas demokrasi.

Jika ada pemimpin yang non-musim, lalu kita orang muslim tidak memilih pemimpin yang non-muslim. Itu hak, dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh demokrasi. Apanya yang dilanggar?. Dari segi ihtiyat, muslim yang memilih pemimpin muslim itu lebih safety, keimanannya lebih terjaga. Tidak pada tempatnya kita berdebat disini, tapi mana tolong difikir. Pertama, sumbangan kita terhadap Islam itu apa. Masak mengaku muslim, beriman, seharusnya toleransi, sumbangan diberikan kepada sesama muslim. Itu baru namanya muslim akhul muslim.

Kok malah obrak-obrak muslim disuruh milih pemimpin non-muslim. Itu namanya orang Islam yang tidak islami. Yang berupaya untuk merenggangkan keislaman temannya sendiri dari pribadi muslim itu. Resikonya jelas besar. Saya bersumpah lewat mimbar ini, andai seorang muslim memilih pemimpin non-muslim dan ternyata kebijakan pemimpin non-muslim itu merugikan umat Islam pada umumnya. Wallahi, yang milih, partai yang mensponsori, tim sukses, itu wallahi ikut berdosa. Mudah-mudahan bermanfaat.

sumber