Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat menemui pensiunan pekerja pendidikan di Jakarta, Selasa (29/11). Bawaslu menilai janji AHY memberi bantuan Rp1 miliar tiap RW sebagai pelanggaran kampanye.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp1 miliar per RW yang disampaikan pasangan Agus-Sylvi sebagai politik uang. Pasalnya, apa yang disampaikan pasangan nomor satu itu tak tercantum dalam visi misi pencalonan mereka yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp1 miliar tiap RW termasuk sebagai politik uang, maka termasuk pelanggaran kampanye.

Walau melanggar, namun pelanggaran itu bukan pidana. Maka pelanggaran itu dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi. "Sanksinya kami serahkan pada KPUD," kata Mimah seperti dinukil dari Kompas.com.

Tim sukses Agus Sylvi tentu keberatan dengan penilaian Bawaslu. Menurut juru bicara Tim, Rico Rustombi, program itu adalah program pemberdayaan komunitas yang merupakan penjabaran dari visi-misi.

"Ini adalah program pemberdayaan komunitas dua arah di mana masyarakat mengetahui apa yang mereka butuhkan di lingkungan RT dan RW mereka sehingga mereka dapat menyampaikan usulan program yang akan dilakukan kepada Pemda DKI Jakarta untuk meningkatkan kondisi yang lebih baik di lingkungan masing-masing," jelas Rico seperti dikutip dari antaranews.com.

Dalam program visi misi pasangan Agus-Sylvi, yang mereka sebut "Menuju Jakarta Tahun 2022 yang Lebih Maju, Aman, Adil dan Sejahtera" tak tercantum soal program pemberdayaan itu.

Kampanye memang selalu berisi janji. Ibarat garam dalam sayur. Tanpa janji, ibarat tak ada kampanye. Agus bahkan tak hanya menjanjikan duit bantuan Rp1 miliar per RW. Pasangan nomor 1 ini juga menjanjikan pinjaman dana bergulir Rp50 juta untuk satu unit usaha, dan bantuan tunai Rp5 juta per tahun untuk keluarga tak mampu.

Tapi bukan hanya Agus, dua calon Gubernur DKI Jakarta juga mengobral janji bantuan. Anies Baswedan pernah menjanjikan bantuan langsung tunai buat para lanjut usia. Basuki Tjahaja Purnama, juga pernah menjanjikan modal buat peternak lele.

Jika merujuk pada UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, janji saja sudah termasuk pelanggaran.

Menurut pasal 73 aturan itu, calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pemilih. Bagi yang terbukti melanggar KPUD setempat bisa membatalkan pasangan calon .

Aturan yang sama, dalam pasal 187 A juga mengancam pelanggar dengan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, juga denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Hukuman ini bukan hanya untuk pemberi, tapi juga mengancam penerima pemberian atau janji.

Lalu bagaimana kampanye yang sesuai aturan. Dalam pasal 63 disebut, kampanye adalah wujud dari pendidikan politik bagi masyarkat dan dilakukan dengan tanggung jawab.

Bawaslu belum menilai apa yang dilakukan oleh Ahok dan Anies sebagai pelanggaran. Lalu bagaimana dengan nasib Agus yang dinilai melanggar?

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno masih membahas masalah ini. Tapi, jika hasil rapat pleno menilai janji Agus-Sylvi sebagai pelanggaran administrasi, KPU akan memberikan surat teguran. "Supaya ke depan kalau mereka kampanye, merujuk pada visi-misi yang telah ditetapkan," kata Sumarno, saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jumat (2/12).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...k-politik-uang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ahok tak dikenai UU ITE

- Plt Gubernur DKI bakal tegur panitia Kita Indonesia

- Siapa penyandang dana upaya makar?