RMOL. Ada sejumlah prosedur perizinan yang harus dipenuhi kelompok masyarakat sebelum melakukan kegiatan massa di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jakarta.

Pertama, harus berkirim surat ke Tim Kerja CFD minimal 14 hari sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan. Itu untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak begitu banyak melibatkan massa. Sementara, jika kegiatan tersebut di atas 3.000 orang massa, maka harus berkirim surat 3 bulan sebelumnya. Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Gubernur 12/2016 tentang HBKB.

Inisiator CFD yang juga anggota Tim Kerja CFD Alfres Sitorus menerangkan, setelah pihak penyelenggara mengajukan surat, maka tahapan berikutnya adalah wajib mengikuti rapat persiapan CFD setiap hari Selasa. Barulah kemudian, tim kerja membuatkan berita acara yang dapat dipergunakan oleh panitia kegiatan untuk mengajukan izin ke pihak kepolisian.

"Jadi nggak ada mengurus ke kepolisian sebelum ada berita acara dari tim kerja. Itu tahapannya," terang Alfred kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Minggu, (4/12).

Untuk kegiatan Parade Kebhinekaan Kita Indonesia hari ini, Alfred mengakui pihaknya mendapat tekanan dari sejumlah pihak agar kegiatan ini dapat dilakukan. Padahal di satu sisi, kegiatan ini melanggar seluruh peraturan CFD.

"Kami dilema, banyak power-power yang mengintervensi kami untuk pelaksanaan ini," beber Alfred.

Ia mengatakan, awalnya pihaknya meminta agar kegiatan hari ini jauh dari kegiatan politik praktis dan tidak melibatkan unsur-unsur politik. Ternyata fakta di lapangan, CFD hari ini, dijadikan ajang berkumpulnya para pimpinan partai politik, lengkap dengan masing-masing massa mereka. Alhasil, warga Jakarta dan sekitarnya yang seharusnya hari ini berolahraga, menjadi terganggu.

"Masyarakat dari hari Senin sampai Sabtu dicecoki dengan isu kegiatan politik dan lain-lain. Hari minggu kita minta netral, supaya masyarakat bisa berinteraksi dan kegiatan-kegiatan sosial, yang positif. Itu yang kami minta," kata Alfred.

Sebenarnya, hal serupa terjadi pada Aksi Kebhinekaan Bela NKRI pada CFD pekan lalu, yang juga telah terlanjur memasang panggung di Bundaran HI, padahal belum ada izin dari kepolisian. Saat itu, tim kerja dan aparat kepolisian bertindak tegas dengan mengusir massa pada kegiatan tersebut, lalu menggiringnya ke Patung Kuda.

Alfred menegaskan, seharusnya kelompok-kelompok tersebut paham akan aturan di CFD, bahwa CFD harus netral dari kegiatan yang berbau politik.
Ia meminta, agar kelompok-kelompok politik memahami hal tersebut serta menghormati regulasi yang ada.

" Kelompok manapun kalau bawa-bawa isu politik mohon jangan di SFD, karena itu sangat sarat gesekan kelompok lain. Jangan cederai dan membangkang peraturan yang ada di DKI," tegasnya. [ian]

=========
Sumber
http://politik.rmol.co/read/2016/12/...ita-Indonesia-
Harusnya tetap patuh pada aturan yang berlaku..