JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi "Kita Indonesia" yang digelar di area car free day pada Minggu (4/12/2016), memiliki tujuan yang baik.

Beberapa tokoh politik nasional hadir di sana untuk menyuarakan semangat persatuan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan lantang berkali-kali berteriak "Kita Indonesia".

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan soal Presiden RI Joko Widodo yang dia sebut dekat dengan rakyat karena turut ikut shalat Jumat dalam kegiatan doa bersama 2 Desember 2016.

Dia juga menyebut soal doa bersama 212 dan aksi "Kita Indonesia" 412 yang sama-sama menunjukan cinta damai dan persatuan Indonesia.

"Hari ini kita buktikan kalau kita bangsa yang besar, ramah, tamah, dan damai. Inilah, kita jadikan momentum kebangsaan kita. Inilah NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Setya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Tokoh politik lain seperti Djan Faridz, Tantowi Yahya, hingga Nurul Arifin, juga hadir dalam aksi itu.

Tercoreng

Sayangnya, kegiatan yang memiliki tujuan baik itu menuai banyak kritik. Hal ini karena pelaksanaannya yang dinilai menyalahi aturan.

(Baca juga: Plt Gubernur DKI Akan Layangkan Teguran Tertulis kepada Panitia "Kita Indonesia")

Selama aksi berlangsung, bendera-bendera partai politik berkibar di mana-mana. Awalnya, bendera Partai Golkar yang paling banyak terlihat.

Warna kuning bendera tersebut tampak mencolok di tengah kerumunan warga dan juga bendera merah putih di sana.

Kemudian, bendera-bendera PPP muncul di panggung dekat Jalan Imam Bonjol. Bendera hijau PPP berbaur dengan bendera Golkar.

Atribut Partai Nasdem semula hanya terlihat dari kaus-kaus berlambang Nasdem yang dikenakan warga. Namun, kemudian bendera Nasdem mulai ikut berkibar.

Bendera-bendera partai politik itu menjadi masalah karena lokasi aksi tersebut berada di area car free day (CFD).

Berdasarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kegiatan CFD tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik.

(Baca juga: Banyak Bendera Partai, Pelaksanaan Aksi "Kita Indonesia" Dinilai Langgar Pergub)

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pun sudah melarang adanya atribut partai politik dalam car free day. Dia mengatakan hal ini untuk menjaga ketertiban di area car free day.

"Demi menjaga ketertiban di kawasan car free day Jakarta, Kami minta bebas atribut parta politik dan kegiatan politik apapun," ujar Sumarsono.

Ia sempat meminta kepada panitia untuk menertibkan bendera. Warga yang mengenakan pakaian partai politik juga diminta untuk menggantinya agar netral.

"Bagi yang sedang menggunakan atribut partai politik, diminta kepada panitia dapat menertibkan dan berganti pakaian netral," ujar dia.

Lokasi panggung dikritik

Aksi "Kita Indonesia" dinilai tidak hanya melanggar ketentuan terkait penggunaan atribut partai politik saat car free day.

Menurut Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Muhammad Ageng, pelanggaran lain yang dilakukan penyelenggara aksi "Kita Indonesia" ini terkait dengan lokasi panggung.

"Seharusnya penggunaan acara besar di area Bundaran HI itu tidak diperkenankan. Harusnya di area Jalan Imam Bonjol atau jalur penghubung lain, tetapi ini dilakukan di pusat Bundaran HI dan memblokade jalan," ujar Ageng.

(Baca juga: Tanggapan Agus soal Aksi "Kita Indonesia" di Kawasan "Car Free Day")

Akibatnya, bus Transjakarta tidak bisa melintas di kawasan Bundaran HI. Padahal, seharusnya bus Transjakarta tetap melintas meskipun pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Soal atribut dan lokasi panggung hanyalah beberapa masalah yang dipersoalkan. Usai acara, netizen meributkan soal sampah yang berserakan dalam aksi 412 ini. Taman-taman juga diinjak-injak dan rusak.

Disebut demi persatuan

Aksi "Kita Indonesia" ini digagas oleh partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya adalah Partai Nasdem.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi pelaksanaan aksi "Kita Indonesia" yang disebut melanggar aturan soal car free day.

Menurut dia, hal positif yang harus diambil justru substansi aksi, yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia.

"Apalah artinya CFD dibandingkan dengan persatuan bangsa ini. Sejujurnya itu yang saya katakan. Jadi yang mau CFD boleh, mau sedikit menari boleh?" ujar Paloh.

Jika aksi ini memang melanggar, Paloh mengatakan, panitia siap menerima konsekuensinya. Namun, yang perlu diingat, kata dia, adalah tujuan baik dari kegiatan ini.

Paloh mengatakan, aksi "Kita Indonesia" merupakan bentuk ekspresi kepedulian warga untuk menjaga keutuhan Indonesia.

Sementara itu, Ageng meminta panitia "Kita Indonesia" tidak menggampangkan sebuah pelanggaran.

Ageng khawatir ini akan menjadi contoh buruk ke depan. Dia khawatir kelompok masyarakat lain ikut mengajukan kegiatan berbau politik di car free day setelah melihat aksi 412 kemarin.

"Kita tahu aturan atas pergub yang ada, kita harus dewasa dan bijak menyikapinya. Bukan malah memudahkan dan dianggap biasa melanggar. Ini akan jadi blunder dan bumerang ke kami kalau teman yang lain meminta hak seperti acara ini," ujar Ageng.

======
Sumber
=====
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ang.tercoreng.
Bahkan kompas pun menulis dengan hati2,,

mo bahas yg ini

Aksi "Kita Indonesia" ini digagas oleh partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya adalah Partai Nasdem.

Jika dibilang Partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mestinya PPP Romi yg SK nya masih lom di cabut..

PPP DJan Farid jelas partai pendukung cagub no 2 yg dukungan partainya ga diakui sama KPUD DKI

Jujurlah demi Indonesia